Headline.co.id, Tanah Merah ~ Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Boven Digoel pada Minggu (8/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Apolo Safanpo meresmikan Kantor UPTD KPHP Boven Digoel dan meluncurkan berbagai produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Acara berlangsung di Kantor UPTD KPHP Boven Digoel yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Pemerintah Provinsi Papua Selatan di daerah tersebut.
Kepala KPH Boven Digoel, John Felix Moesieri, dalam laporannya menjelaskan bahwa KPH adalah lembaga pengelola hutan di tingkat tapak yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2024. Sejak beroperasi pada 2024 hingga 2025, KPH Boven Digoel telah menghasilkan sejumlah produk hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Produk yang dikembangkan lain minyak lawang, pil albumin dari ikan gabus, abon ikan gabus, serta berbagai produk olahan pangan lainnya. Selain itu, terdapat inovasi produk seperti es krim sagu dan ekokrim berbahan alami sebagai bagian dari pengembangan potensi hasil hutan di daerah tersebut.
John Felix Moesieri menambahkan bahwa kantor KPH Boven Digoel yang diresmikan oleh gubernur dibangun dengan anggaran sekitar Rp857 juta melalui sumber dana DPRK pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Tahun Anggaran 2025. Ia berharap kehadiran kantor tersebut dapat meningkatkan pelayanan serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
Gubernur Apolo Safanpo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan masyarakat setempat atas dukungan terhadap kehadiran KPH di wilayah tersebut. Menurutnya, hutan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, fungsi perlindungan, dan fungsi produksi. Ketiga fungsi tersebut harus dikelola secara seimbang agar kelestarian lingkungan tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa KPH memiliki peran penting dalam mengawal pengelolaan hutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Selain itu, KPH juga diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan.
“Dengan hadirnya UPTD KPH di Boven Digoel, diharapkan pengelolaan sumber daya kehutanan dapat terintegrasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Safanpo.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Roni Ombah menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah menghadirkan berbagai program pembangunan kehutanan di Kabupaten Boven Digoel. Ia berharap keberadaan kantor KPH dapat memperkuat kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam mengelola potensi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Selain kegiatan peresmian dan peluncuran produk HHBK, Gubernur Papua Selatan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Masjid Darul Hidayah yang berada di kawasan Titik Nol Kabupaten Boven Digoel. Kegiatan tersebut diakhiri dengan buka puasa bersama masyarakat sebagai bentuk kebersamaan pemerintah dan umat Muslim di Kabupaten Boven Digoel selama bulan suci Ramadan.
