Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah di 12 kabupaten/kota untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan mempererat ukhuwah Islamiyah selama bulan suci Ramadan.
Safari Ramadan dimulai di Kabupaten Rokan Hulu dan akan dilanjutkan ke Kabupaten Bengkalis. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) akan memimpin dialog dengan masyarakat setempat.
Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi, menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar acara seremonial tahunan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana penting bagi pimpinan daerah untuk menjemput aspirasi dan memahami langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Besok, Plt Gubernur dan rombongan akan melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Nur Hidayah, Desa Muara Busung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat agar kegiatan berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Yan Dharmadi, Selasa (24/2/2026).
Yan menambahkan, interaksi langsung pemerintah dan masyarakat memungkinkan penyerapan aspirasi yang belum tersampaikan melalui jalur birokrasi formal. Safari Ramadan dilaksanakan secara bergilir di 12 kabupaten/kota se-Riau untuk menjaga harmonisasi koordinasi pemerintah provinsi dan daerah.
Sebagai bentuk kepedulian sosial, Safari Ramadan tahun ini juga diisi dengan penyaluran bantuan. Pemprov Riau bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Riau, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Riau, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyalurkan bantuan renovasi masjid, santunan anak yatim, bantuan bagi masyarakat kurang mampu, jaminan kecelakaan kerja, serta insentif bagi dai.
Selain menjadi ajang silaturahmi, Safari Ramadan juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi lapangan. Melalui kunjungan ke berbagai daerah, pemerintah dapat meninjau langsung perkembangan pembangunan dan kondisi infrastruktur publik, termasuk akses jalan antarwilayah yang menjadi penunjang perekonomian masyarakat.
“Aspirasi masyarakat yang kami temui di lapangan akan menjadi catatan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan,” tambah Yan Dharmadi.
