Headline.co.id, Batam ~ Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Batam untuk memperkuat sinkronisasi program sosial dan keagamaan pemerintah pusat dan daerah. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dan disambut oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Pemerintah Kota Batam. Pertemuan ini bertujuan memastikan kebijakan nasional selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Kunjungan tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Batam pada Jumat, 20 Februari 2026, sebagai bagian dari masa reses Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Firmansyah hadir mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Komisi VIII DPR RI sendiri membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana. Mitra kerja komisi ini meliputi Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan pusat dengan kebutuhan masyarakat Batam, terutama dalam penguatan layanan sosial dan keagamaan. “Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program pusat dengan kebutuhan riil di daerah. Kami berharap sinergi ini semakin konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dialog dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk optimalisasi bantuan sosial, penguatan moderasi beragama, perlindungan perempuan dan anak, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, khususnya di wilayah kepulauan dan hinterland. Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cenderamata sebagai simbol penghormatan dan penguatan hubungan kelembagaan Pemerintah Kota Batam dan Komisi VIII DPR RI.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah semakin solid sehingga kebijakan dan program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan. (Humas Diskominfo Batam / Robin F)
