Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah mempercepat pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan melakukan revitalisasi ratusan sekolah, memberikan bantuan kepada guru, dan menyediakan sarana pembelajaran darurat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa proses pembelajaran di tiga provinsi terdampak telah berjalan 100 persen meskipun belum sepenuhnya ideal. “Pembelajaran sudah berlangsung di seluruh wilayah terdampak, hanya saja sebagian masih di kelas darurat, menumpang di sekolah lain, atau menggunakan sistem shift,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Pemerintah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk revitalisasi 746 satuan pendidikan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara dengan total nilai mencapai Rp866,5 miliar. Dari jumlah tersebut, dana yang telah dicairkan mencapai Rp221,7 miliar, sementara sisanya masih dalam proses. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan rekonstruksi pendidikan pascabencana yang difokuskan pada perbaikan ruang kelas, penyediaan mebel, serta pemulihan fasilitas belajar yang rusak berat hingga relokasi sekolah yang hanyut.
Selain revitalisasi fisik, pemerintah juga mengalokasikan bantuan operasional satuan pendidikan ke sekitar 29 ribu sekolah di kabupaten terdampak dengan total Rp1,98 triliun. Penggunaan dana diberikan fleksibilitas agar sekolah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak di lapangan. Untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, pemerintah menyalurkan bantuan khusus bagi 36.074 guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana sebesar Rp220,5 miliar. Setiap guru menerima Rp2 juta per bulan selama tiga bulan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah juga memastikan tunjangan guru tetap dibayarkan tanpa mensyaratkan beban mengajar penuh selama masa darurat, dengan total anggaran mencapai Rp508,9 miliar. Di sisi lain, berbagai dukungan pembelajaran telah disalurkan, lain 33.000 paket school kit, 160 unit ruang kelas darurat, 197.670 buku pelajaran, serta bantuan psikososial bagi ratusan sekolah. Upaya ini ditujukan untuk menjaga semangat belajar siswa di tengah kondisi pemulihan.
Secara umum, kegiatan belajar mengajar telah kembali berjalan di seluruh sekolah terdampak. Di Aceh, 3.001 sekolah telah kembali belajar di lokasi asal. Di Sumatra Barat tercatat 626 sekolah, dan di Sumatra Utara 1.104 sekolah. Namun, masih terdapat sekolah yang harus menggunakan kelas darurat atau menumpang. Saat ini, sekitar 99 sekolah masih belajar di ruang darurat karena kondisi bangunan belum memungkinkan dipakai. Selain itu, 22 sekolah masih menumpang akibat kerusakan berat atau hanyut sehingga membutuhkan relokasi.
Di sejumlah lokasi, proses pembelajaran dilakukan secara bergiliran pagi dan siang. Bahkan, sebagian siswa masih belajar di lantai karena keterbatasan meja dan kursi. Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, pemerintah menerapkan kurikulum darurat. Hasil verifikasi menunjukkan tingkat kerusakan sekolah cukup signifikan. Di Aceh, dari ribuan sekolah yang terdampak, sekitar 35 persen mengalami rusak ringan, 54 persen rusak sedang, 7 persen rusak berat, dan sebagian kecil harus direlokasi. Di Sumatra Barat, kerusakan didominasi kategori sedang, disusul rusak ringan, sementara sebagian kecil mengalami kerusakan berat dan perlu relokasi. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatra Utara, dengan mayoritas sekolah mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
Dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah akan melanjutkan penandatanganan PKS tambahan untuk revitalisasi sekolah, memverifikasi dan membuka rekening bantuan bagi sekitar 13 ribu guru dengan nilai Rp83,3 miliar, serta mengusulkan tambahan anggaran rekonstruksi sekitar Rp2,4 triliun. Selain itu, bantuan peralatan TIK, laboratorium, alat praktik, serta perangkat pembelajaran senilai Rp60 miliar juga akan disalurkan untuk mendukung proses belajar yang lebih layak. Mendikdasmen menegaskan, fokus utama pemerintah adalah memastikan layanan pendidikan tetap berjalan di tengah masa pemulihan. Pendampingan pembelajaran darurat dan praktik baik di sekolah terdampak akan terus dilakukan hingga kondisi kembali normal sepenuhnya.
