Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah telah memastikan bahwa penyaluran bantuan untuk rumah yang rusak akibat bencana akan dilakukan berdasarkan data tunggal yang telah tervalidasi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa BPS telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap puluhan ribu data rumah terdampak untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan menghindari duplikasi.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penugasan pemerintah kepada BPS untuk mengumpulkan data sebelum dan sesudah bencana, termasuk respons cepat dalam pendataan lapangan serta pemadanan data dengan pemerintah daerah. Dalam upaya percepatan ini, BPS mengerahkan sekitar 550 mahasiswa dan pegawai ke wilayah terdampak bencana untuk melakukan verifikasi dan validasi langsung terhadap usulan rumah rusak yang diajukan oleh kepala daerah.
Data yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Semua data tersebut kemudian diintegrasikan dalam satu dashboard data tunggal yang dapat diakses oleh Satgas penanganan bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Setiap progres sejak 28 Januari kami laporkan kepada Ketua dan Wakil Ketua Satgas. Data ini menjadi dasar verifikasi sebelum penyaluran bantuan,” ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Hingga 17 Februari 2026, sebanyak 37 kabupaten/kota telah menandatangani surat keputusan (SK) tiga pihak sebagai dasar penyaluran bantuan. Dari total 85.627 laporan rumah rusak yang masuk, BPS menemukan sejumlah masalah, seperti nomor induk kependudukan (NIK) ganda, data kosong, hingga satu keluarga yang tercatat lebih dari sekali.
Setelah proses pembersihan dan penunggalan data, BPS memvalidasi 52.776 record dari 37 kabupaten/kota yang telah menandatangani SK tiga pihak. Hasil akhirnya, sebanyak 47.686 keluarga dinyatakan layak dan tervalidasi sebagai basis penyaluran bantuan. “Prinsipnya satu keluarga satu bantuan. Tidak boleh ada dobel,” tegas Kepala BPS.
Dari jumlah tersebut, 44.742 rumah telah teridentifikasi jenis kerusakannya, terdiri atas 20.423 rusak ringan, 8.972 rusak sedang, dan 12.731 rusak berat. Sementara 2.944 rumah lainnya masih dalam proses identifikasi karena jenis kerusakan belum tercantum jelas dalam SK daerah. BPS telah meminta pemerintah daerah untuk segera melengkapi data tersebut agar seluruh penerima dapat segera diproses.
Sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan, BPS membangun dashboard data tunggal berbasis geotagging. Melalui sistem ini, Satgas dapat melihat secara detail lokasi rumah terdampak, kondisi sebelum dan sesudah bencana, serta progres penyaluran bantuan. Setiap titik rumah yang terdata dapat ditelusuri berdasarkan koordinat, identitas penerima, dan kategori kerusakan. Dashboard ini telah diberikan akses kepada Satgas dan BNPB untuk memantau secara real time.
Dengan sistem ini, pemerintah dapat memetakan jumlah rumah rusak per kabupaten/kota, baik kategori ringan, sedang, maupun berat, sekaligus memastikan proses penyaluran bantuan berjalan akuntabel. Amalia menegaskan bahwa integrasi dan validasi data menjadi kunci percepatan pemulihan. “Data yang sudah tervalidasi inilah yang menjadi basis resmi bagi Satgas untuk menyalurkan bantuan secara tepat dan terukur,” ujarnya.
