Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh setelah bencana banjir dan longsor. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam satu komando nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan pemulihan infrastruktur dan kebangkitan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara simultan, terukur, dan memberikan dampak langsung.
Kepala Satuan Tugas Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Safrizal ZA, menyatakan dalam Simposium yang diselenggarakan oleh Diaspora Global Aceh bahwa Satgas PRR, yang dibentuk oleh Presiden RI pada Januari 2026, telah bergerak cepat untuk mengoordinasikan penanganan di 18 kabupaten/kota yang terdampak di Aceh.
Menurut Safrizal, Satgas PRR Nasional dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan melibatkan 26 menteri serta kepala lembaga untuk memastikan setiap kendala di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat melalui sinergi lintas sektor. “Jika ada hambatan di lapangan, Kasatgaswil Aceh langsung turun tangan. Bila belum tuntas, Kepala Satgas Nasional segera menghubungi menteri terkait untuk solusi cepat. Polanya akseleratif dan berjenjang,” ujar Safrizal dalam keterangan tertulis yang diterima , Minggu (15/2/2026).
Safrizal menegaskan bahwa respons pemerintah kali ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengalaman masa lalu. Ia mencontohkan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascatsunami 2004 yang baru efektif berjalan beberapa bulan setelah bencana. “Kini, Satgas PRR terbentuk kurang dari satu bulan melalui Keputusan Presiden. Ini menunjukkan respons negara semakin sigap dan terkoordinasi,” tegasnya.
Sejak akhir Januari 2026, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah menetapkan status transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Fokusnya mencakup pemulihan konektivitas, rehabilitasi infrastruktur dasar, serta percepatan roda ekonomi masyarakat terdampak.
Selain infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada pemulihan ekonomi lokal. Safrizal menyebutkan bahwa berbagai instrumen pemberdayaan diperkuat, lain skema cash for work, program padat karya, dan dukungan bagi pelaku UMKM. “Skema cash for work menjadi instrumen penting agar warga terdampak tetap memiliki penghasilan sembari terlibat dalam proses pemulihan. Dengan begitu, aktivitas ekonomi bergerak dan daya beli masyarakat terjaga,” jelasnya.
Pendekatan ini dinilai strategis karena pemulihan fisik tanpa pemulihan ekonomi berisiko memperpanjang kerentanan sosial. Oleh karena itu, Satgas PRR memastikan program infrastruktur dan pemberdayaan berjalan paralel.
Simposium yang digelar oleh Diaspora Global Aceh tersebut menjadi forum konsolidasi gagasan dari diaspora, akademisi, dan praktisi pembangunan. Berbagai rekomendasi strategis akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana induk serta rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
Safrizal menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan Aceh tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga partisipasi masyarakat serta jejaring diaspora. “Kita ingin kebangkitan Aceh pascabencana tidak sekadar memulihkan, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah dan ekonomi masyarakat ke depan,” ujarnya.
Melalui koordinasi Satgas nasional dan wilayah, pemerintah optimistis bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali produktif.
