Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di beberapa daerah prioritas di Sumatra. Fokus utama adalah percepatan dukungan anggaran dan penanganan infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini disampaikan Tito setelah Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Tito, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera, menyatakan bahwa infrastruktur utama seperti listrik telah pulih hampir 100 persen, kecuali di 23 desa terpencil yang terdampak longsor dan saat ini disuplai oleh genset. Namun, beberapa sektor masih memerlukan perhatian khusus, terutama jalan kabupaten dan desa, rumah ibadah yang rusak berat, serta layanan air minum yang belum optimal di beberapa lokasi. “Kita klasifikasikan mana yang perlu atensi. Jalan kabupaten dan desa yang belum, rumah ibadah rusak berat, serta air minum yang belum maksimal,” ujar Tito.
Menteri Tito mengidentifikasi sedikitnya 11 hingga 13 daerah yang masuk kategori super prioritas berdasarkan skala dampak dan indikator kerusakan. Di Sumatra Barat, perhatian difokuskan pada Kabupaten Agam dan Padang Pariaman, dengan tambahan Tanah Datar. Di Sumatra Utara, prioritas diarahkan ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Sementara di Aceh, perhatian utama tertuju pada Aceh Tamiang yang sempat mengalami kelumpuhan pemerintahan akibat banjir dan lumpur. “Pemerintahnya sempat lumpuh total. Sekarang mulai bangkit setelah dibersihkan TNI, Polri, dan relawan. Saya kirim lagi hampir 800 praja IPDN untuk membantu percepatan,” katanya. Meski demikian, sejumlah fasilitas perkantoran di Aceh Tamiang masih kekurangan meubelair dan sarana pendukung operasional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk mempercepat pemulihan, Mendagri mengusulkan agar transfer keuangan daerah (TKD) bagi tiga provinsi terdampak dikembalikan ke besaran tahun sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui agar seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut mendapatkan pengembalian alokasi transfer daerah. “Saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan agar realisasinya bisa dipercepat. Kalau bisa super prioritas didahulukan, minimal separuhnya lebih dulu cair,” ujar Tito Karnavian. Sebagai contoh, Provinsi Aceh memiliki alokasi sekitar Rp800 miliar. Jika separuhnya dapat segera direalisasikan, menurut Tito, percepatan pemulihan akan jauh lebih signifikan, termasuk bagi Aceh Tamiang yang membutuhkan sekitar Rp72 miliar untuk operasional dan percepatan layanan publik.
Selain dukungan fiskal, Tito juga mendorong penerapan skema gotong royong berbasis padat karya atau cash for work. Skema ini memberdayakan masyarakat setempat untuk membersihkan lumpur dengan insentif harian sekitar Rp100 ribu, didampingi TNI dan Polri. Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan lagi jalan utama yang relatif sudah bersih, melainkan lumpur yang mengeras di gang-gang sempit dan di dalam rumah warga. “Kalau dikeroyok bersama, apalagi dengan dukungan anggaran, ini bisa lebih cepat selesai,” katanya.
Untuk jangka menengah dan panjang, Ketua Satgas PRR mengakui normalisasi sungai dan pembangunan jembatan permanen membutuhkan waktu lebih lama. Jembatan darurat saat ini sudah dapat difungsikan, tetapi pembangunan permanen memerlukan proses teknis dan anggaran yang tidak sedikit. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi lumpur juga menyebabkan lebar alur melebar hingga ratusan meter di sejumlah titik. “Kalau normalisasi penuh, bisa 2–3 tahun. Karena harus pengerukan besar-besaran dan perbaikan permanen jalan serta jembatan,” ujar Tito Karnavian. Namun untuk pemulihan fungsional, jalan provinsi umumnya sudah bisa dilalui. Jalan kabupaten dan kota ditargetkan fungsional dalam satu hingga dua bulan ke depan, sembari menunggu proses permanenisasi. Pemerintah memastikan percepatan pemulihan dilakukan dengan pendekatan prioritas berbasis skala kerusakan, dukungan fiskal terukur, serta pelibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi.
