Headline.co.id, Menteri Komunikasi Dan Digital ~ Meutya Hafid, menegaskan bahwa platform digital global yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi hukum nasional dan memastikan algoritma serta kebijakan mereka tidak merugikan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan Kepolisian RI di Jakarta Timur pada Rabu, 11 Februari 2026. Meutya menekankan bahwa dengan jumlah pengguna internet mencapai sekitar 229 juta orang, Indonesia bukan hanya sekadar pasar, tetapi juga yurisdiksi hukum yang harus dihormati.
“Internet memang tanpa batas. Tapi ketika platform mengambil traffic dan keuntungan dari Indonesia, maka mereka wajib patuh pada hukum Indonesia,” tegas Meutya. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup konten bermuatan pornografi dari fitur Grok di platform X karena melanggar aturan. Indonesia menjadi negara pertama yang mengambil langkah tersebut, dan beberapa hari setelah penutupan, perwakilan regional dan global platform tersebut datang ke Indonesia dan menyepakati perubahan algoritma serta penerapan geotagging khusus Indonesia.
“Atas dasar kepatuhan hukum, kita tutup. Mereka kemudian setuju mengubah algoritma dan menerapkan geotagging khusus Indonesia,” ujarnya. Selain itu, sejak 20 Oktober, pemerintah telah menurunkan sekitar 3 juta konten judi online. Data dari PPATK menunjukkan nilai transaksi judi online turun dari Rp300 triliun menjadi Rp150 triliun. Menurut Meutya, capaian ini merupakan hasil kerja sama Kemkomdigi dan Polri.
“Kalau hanya penutupan tanpa penegakan hukum, tidak akan ada efek jera. Ini hasil kombinasi prevention dan law enforcement. Menjelang Ramadan dan Idulfitri, saya meminta penguatan koordinasi karena tren penipuan digital biasanya meningkat pada periode tersebut,” ungkapnya. Meutya juga menegaskan bahwa agenda digital 2026 berfokus pada tiga hal: terhubung, tumbuh, dan terjaga, dengan sinergi erat bersama Kepolisian RI untuk memastikan ruang digital Indonesia aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Tidak ada satu rupiah pun yang layak dikeluarkan untuk infrastruktur digital jika tidak berdampak pada pertumbuhan dan tidak menghadirkan perlindungan bagi masyarakat,” tegasnya.
