Headline.co.id, Jakarta ~ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan pihak terkait menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, dan menjaga kepercayaan investor melalui delapan rencana aksi. Hal ini disampaikan oleh Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Dialog Pasar Modal di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Friderica menjelaskan bahwa percepatan reformasi ini diharapkan dapat menjadikan pasar modal Indonesia lebih kredibel dan menarik bagi investor, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Delapan rencana aksi tersebut dibagi menjadi empat klaster: kebijakan baru free float, transparansi, tata kelola dan enforcement, serta sinergitas.
Rencana aksi pertama adalah menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen, yang akan dilakukan secara bertahap. Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, ketentuan ini akan langsung diterapkan, sementara emiten lama akan mendapatkan waktu transisi. Peningkatan ini bertujuan agar ketentuan free float di Indonesia sesuai dengan standar global.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain itu, OJK bersama pemerintah dan SRO akan memperkuat peran investor institusi domestik dan memperluas basis investor, baik domestik maupun asing. Pemerintah juga mendukung industri pasar modal melalui penyesuaian berbagai limit investasi di sektor asuransi dan dana pensiun.
Kategori kedua adalah transparansi, khususnya terkait ultimate beneficial owner (UBO). OJK akan mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi.
Kategori ketiga adalah penguatan data kepemilikan saham. OJK akan meminta SRO untuk memperkuat data kepemilikan saham agar lebih detail dan dapat diandalkan, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global. Data ini akan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia.
Dalam kategori tata kelola dan enforcement, terdapat tiga rencana aksi. Rencana keempat adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan. Rencana kelima adalah penegakan peraturan dan sanksi terhadap pelanggaran hukum di pasar modal. Rencana keenam adalah penguatan tata kelola emiten melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan.
Untuk sinergitas, rencana ketujuh adalah pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya. Rencana kedelapan adalah penguatan kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk melanjutkan reformasi pasar modal.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menekankan pentingnya kepercayaan investor dalam meningkatkan peran pasar modal Indonesia. “OJK akan terus hadir dan bekerja untuk menjaga kepercayaan publik serta melindungi investor di pasar modal kita,” ujar Hasan.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menegaskan kesiapan Bursa Efek untuk meningkatkan transparansi terkait reformasi integritas. “Kami akan meningkatkan disclosure agar lebih banyak investor asing masuk,” tegas Jeffrey.
Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa efek sebagai pilar fundamental pasar modal Indonesia. “Bursa kita harus tumbuh tidak hanya dari segi market cap, tapi juga dari kualitas yang baik dan benar,” kata Rosan.
