Headline.co.id, Padang ~ Kantor Pertanahan/ATR BPN Kota Padang Panjang terus berupaya mempercepat transformasi layanan pertanahan melalui inovasi Pedal Mas (Pemetaan Tanah Terdaftar Langsung ke Masyarakat). Program ini membawa layanan pemetaan tanah langsung ke tingkat kelurahan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pertanahan untuk mendapatkan layanan tersebut.
Ririen Elisa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, menjelaskan bahwa Pedal Mas dirancang untuk mengurangi waktu, biaya, dan jarak layanan dengan menugaskan petugas pertanahan melakukan verifikasi dan pemetaan bidang tanah langsung di kantor lurah. “Petugas kami turun langsung ke kelurahan untuk melakukan verifikasi dan pemetaan. Dengan cara ini, masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemetaan tanpa harus datang ke Kantah,” ujar Ririen pada Selasa (27/1/2026).
Pedal Mas tidak hanya memudahkan akses layanan, tetapi juga menjadi alat strategis untuk meningkatkan ketepatan dan kepastian data pertanahan. Inovasi ini mendukung percepatan pemetaan seluruh sertifikat tanah ke dalam sistem digital, sejalan dengan agenda nasional modernisasi administrasi pertanahan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Ririen, sasaran utama program ini adalah sertifikat lama yang belum terpetakan secara digital. Sertifikat tersebut dapat dikenali melalui informasi barcode yang diumumkan melalui media sosial Kantah maupun papan pengumuman di kantor kelurahan. Jika ditemukan sertifikat yang belum masuk dalam peta digital, masyarakat dapat melaporkannya melalui kelurahan atau langsung ke Kantah.
“Program ini tidak memerlukan persyaratan khusus dan seluruh layanan Pedal Mas gratis tanpa pungutan biaya. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang sertifikat tanahnya sudah terbit, namun belum terpetakan secara digital,” jelasnya.
Selain meningkatkan kualitas basis data pertanahan, Pedal Mas juga diharapkan menjadi langkah preventif untuk meminimalkan persoalan pertanahan di kemudian hari, seperti tumpang tindih bidang tanah, sertifikat ganda, hingga sengketa batas lahan. Ririen menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Pedal Mas agar data pertanahan semakin akurat dan masyarakat terlindungi dari berbagai potensi konflik pertanahan,” tutupnya.
