Headline.co.id, Jogja ~ Pemerintah Indonesia menargetkan swasembada bawang putih pada tahun 2029 sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional. Selama ini, bawang putih merupakan komoditas yang sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan kebijakan global. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi dalam negeri melalui berbagai program pengembangan. Namun, keberhasilan swasembada tidak hanya diukur dari ketersediaan pasokan, tetapi juga dari keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraan petani.
Dari perspektif ekonomi pertanian, keputusan petani untuk menanam bawang putih sangat dipengaruhi oleh kepastian pendapatan yang mereka peroleh. Dr. Hani Perwitasari, S.P., M.P., dosen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, menekankan bahwa harga merupakan faktor kunci yang menentukan minat petani terhadap suatu komoditas. Jika harga tidak menjanjikan, risiko usaha tani dianggap terlalu besar. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan produksi harus disertai dengan perlindungan harga. “Paling penting agar petani mau mengembangkan suatu komoditas adalah harga, sehingga pemerintah perlu memastikan harga yang baik di tingkat petani,” ujar Hani pada Rabu (28/1).
Hani juga menyebutkan bahwa pengalaman program pengembangan bawang putih di masa lalu memberikan pelajaran penting dalam perumusan kebijakan. Salah satu masalah yang muncul adalah ketika bantuan input, seperti benih, tidak datang sesuai dengan kebutuhan waktu tanam. Ketidaktepatan waktu ini mengakibatkan tertundanya proses budidaya dan mempengaruhi hasil panen. Situasi ini menunjukkan pentingnya perencanaan program yang selaras dengan siklus pertanian. “Bantuan yang datang tidak sesuai dengan waktu tanam membuat benih tidak segera ditanam dan akhirnya berdampak pada produksi,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain masalah waktu bantuan, kepastian pasar juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha tani bawang putih. Menurut Hani, petani memerlukan kejelasan mengenai penyerapan hasil panen agar tidak menghadapi ketidakpastian setelah masa produksi berakhir. Analisis pasar diperlukan agar petani memiliki gambaran arah penjualan sejak awal. Meskipun dukungan pembiayaan relatif tersedia, risiko budidaya tetap menjadi tantangan. “Petani perlu jaminan pasar supaya tidak bingung menjual hasil panen, karena meskipun pembiayaan tersedia, mereka tetap menghadapi risiko seperti cuaca dan ketidakpastian hasil,” ujar Hani.
Lebih lanjut, risiko usaha tani bawang putih juga dipengaruhi oleh kesesuaian lokasi tanam dan fluktuasi harga di pasar. Ketika produksi meningkat tanpa mekanisme pengendali, harga berpotensi jatuh dan merugikan petani. Hani menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, peningkatan produksi tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Stabilitas harga menjadi kunci agar petani tidak menanggung kerugian saat panen. “Ketika produksi banyak, harga seharusnya tetap stabil sehingga hukum permintaan dan penawaran tidak serta-merta menjatuhkan harga di tingkat petani,” tuturnya.
Peran kebijakan pemerintah, seperti subsidi dan pendampingan, turut menentukan iklim usaha tani bawang putih. Namun, keterbatasan tenaga pendamping membuat peran aktif petani tetap diperlukan untuk mengakses dukungan yang ada. Di sisi lain, kebijakan impor memiliki dampak langsung terhadap dinamika harga di dalam negeri. Hani menegaskan bahwa ketika impor dilakukan tanpa perhitungan berbasis data, produk lokal berisiko tertekan. “Kalau keran impor dibuka sementara produksi dalam negeri sebenarnya mencukupi, harga akan turun dan kondisi ini membuat petani enggan menanam bawang putih,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, keberhasilan swasembada bawang putih perlu dilihat dari keberlanjutan usaha tani dan kondisi petani. Produksi tinggi tanpa keuntungan yang layak akan sulit dipertahankan dan berisiko menurunkan minat tanam di musim berikutnya. Hani menekankan pentingnya pendekatan berbasis data, kolaborasi multipihak, serta perhatian pada praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan. Dengan pendekatan tersebut, swasembada tidak berhenti sebagai capaian angka produksi. “Keberhasilan swasembada terlihat ketika petani merasa sejahtera, pendapatannya layak, dan usahanya bisa berlanjut secara berkelanjutan,” pungkasnya.
