Headline.co.id, Gresik ~ Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah agar lebih tertib dan akuntabel, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menekankan bahwa praktik duplikasi dalam perencanaan perangkat daerah harus dihindari.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asluchul Alif saat membuka acara Penguatan Peran dan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2026 di Mandala Bakti Praja, Senin (26/1/2026). Menurutnya, awal tahun 2026 merupakan fase penting karena pemerintah daerah mulai menyusun perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2027. Seluruh proses tersebut, katanya, harus dilaksanakan dengan serius dan disiplin sesuai arahan kebijakan kepala daerah.
“Ini awal tahun 2026, kita sudah mulai merencanakan anggaran 2027. Bappeda sudah melakukan peluncuran tahapan, kemudian dilanjutkan Musrenbang bulan ini dan bulan depan. Pak Bupati, saya, dan Pak Sekda sudah memberikan arah yang harus dijalankan dengan benar dan tertib,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Wakil Bupati menekankan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum strategis yang menentukan kualitas pembangunan. Di forum ini, kebutuhan riil masyarakat dirumuskan dan diprioritaskan, sehingga perencanaan tidak hanya bersifat administratif. Ia juga menyoroti peran penting Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam memilah dan menyelaraskan program prioritas, baik yang termasuk dalam agenda Nawakarsa maupun program sektoral lainnya, agar pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Musrenbang harus menjadi forum paling penting. Kebutuhan masyarakat dirumuskan di sana, lalu Bappeda memilah mana yang prioritas, mana yang mendukung program strategis daerah,” ujarnya.
Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, Asluchul Alif menilai proses tersebut memiliki peran krusial dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengadaan yang direncanakan dengan baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik, Agung, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas pejabat struktural, khususnya PA, KPA, dan PPK, agar mampu mengambil keputusan secara profesional dan sesuai regulasi. “Melalui penguatan ini, kami berharap seluruh pejabat dapat menjalankan peran strategisnya secara akuntabel dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Washil, menambahkan bahwa pengadaan barang dan jasa harus terus dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien, sekaligus meminimalkan risiko retender yang dapat menghambat serapan anggaran dan pelaksanaan program. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Gresik menargetkan terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang memberikan nilai manfaat terbaik, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, serta meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi guna mencegah risiko kesalahan administrasi maupun hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
