Headline.co.id, Pontianak ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Aula Garuda Kantor Pelayanan Terpadu Kawasan Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis (22/1/2026).
Kegiatan ini juga melibatkan penandatanganan Komitmen Bersama “Bersinergi dalam Pengembangan Kompetensi ASN se-Kalimantan Barat” oleh para bupati dan wali kota se-Kalbar atau perwakilannya. Hal ini menunjukkan penguatan kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sebagai narasumber. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., beserta seluruh kepala perangkat daerah Provinsi Kalbar juga turut hadir.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalbar menekankan bahwa tantangan pembangunan di Kalimantan Barat cukup berat, mengingat luas wilayah dan potensi sumber daya alam yang besar. “Provinsi Kalimantan Barat luasnya 1,11 kali Pulau Jawa dan terdiri dari 14 kabupaten/kota. Mengelola wilayah sebesar ini membutuhkan ASN yang tidak hanya bekerja rutin, tetapi memiliki kompetensi, visi, dan keberanian mengambil terobosan,” ujar Krisantus.
Ia juga menyebutkan bahwa Kalbar memiliki hampir semua jenis sumber daya mineral seperti emas, bauksit, batu bara, pasir kuarsa, bijih besi, hingga potensi uranium. Namun, pengelolaannya dinilai belum optimal dan sebagian masih berlangsung secara ilegal. “Kami punya emas, tetapi sebagian besar masih ilegal. Pertambangan emas tanpa izin tersebar di sekitar 70 ribu hektare. Ini bukan hanya persoalan hukum, melainkan tantangan besar bagaimana ASN mampu merumuskan kebijakan yang adil, legal, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Krisantus menegaskan bahwa peningkatan kompetensi ASN adalah kunci agar daerah mampu berdiri di atas kaki sendiri, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penguatan kemandirian fiskal daerah. “Pemotongan transfer ke daerah merupakan pesan implisit agar daerah mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri. Namun, pesan ini harus diiringi dengan regulasi yang memberi ruang bagi daerah untuk bergerak,” ucapnya.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menekankan bahwa tantangan terbesar tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada perubahan pola pikir (mindset) ASN dan para pemangku kebijakan. “Kita kaya sumber daya alam, tetapi sering kalah dalam cara berpikir. Alam bukan hanya untuk ditebang dan dikeruk, melainkan juga dapat dikelola sebagai sumber PAD melalui pariwisata dan jasa lingkungan. Di sinilah peran strategis kepala dinas dan pimpinan perangkat daerah,” pungkasnya.
Ia berharap kegiatan pengembangan kompetensi ini dapat melahirkan ASN yang inovatif, berintegritas, dan mampu mengelola potensi daerah secara berkelanjutan. “Kegiatan ini diharapkan melahirkan ASN yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga inovatif dan berintegritas,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah memulai peningkatan kapasitas ASN sejak awal tahun. “Kami mengapresiasi Kalbar yang sudah memulai peningkatan kapasitas ASN sejak awal tahun. Saat daerah lain masih mempersiapkan kegiatan, Kalbar sudah bergerak lebih dulu, dan ini merupakan contoh yang baik,” ujarnya.
Agus Fatoni menegaskan bahwa keberhasilan organisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. “Dalam organisasi, yang paling penting adalah manajemen dan kepemimpinan. Namun, kunci utamanya tetap SDM, karena SDM-lah yang menggerakkan seluruh sumber daya lainnya agar tujuan organisasi dapat tercapai,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman regulasi dan pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan APBD lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Pemahaman terhadap regulasi, kebijakan, serta strategi pengelolaan keuangan daerah sangat penting agar pendapatan daerah dapat dimaksimalkan dan belanja daerah dilaksanakan secara lebih efektif dan berkualitas,” tutupnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BPSDM dalam membangun ASN Kalbar yang unggul dan berdaya saing. “Kegiatan ini merupakan komitmen BPSDM Kalbar untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN secara berkelanjutan, dimulai dari para pimpinan perangkat daerah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa BPSDM Kalbar terus mengembangkan sistem pembelajaran yang adaptif melalui pendekatan tatap muka dan digital sebagai bagian dari implementasi Kalimantan Barat Corporate University. “Kami ingin BPSDM menjadi kawah candradimuka bagi ASN Kalbar, tempat ASN dibentuk, dilatih, dan ditempa agar menjadi aparatur yang profesional, berintegritas, dan berakhlak,” jelasnya.
Windy menambahkan bahwa BPSDM Kalbar juga telah meluncurkan berbagai inovasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pembentukan ASN yang sehat secara fisik dan mental serta memiliki empati sosial sebagai pelayan masyarakat. “Inovasi BPSDM Kalbar tidak semata soal peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk ASN yang bugar, sehat secara mental, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap penguatan kompetensi pimpinan perangkat daerah dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (wnd/ica)
