Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa lahan dan unit rumah susun di proyek Meikarta yang direncanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk program hunian bersubsidi telah dinyatakan bersih secara hukum. Kepastian ini disampaikan dalam pertemuan KPK dan Menteri PKP di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (21/1/2026).
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa meskipun proyek Meikarta pernah terlibat dalam kasus suap perizinan pada tahun 2018, objek dari perkara tersebut adalah tindak pidana suap kepada pejabat, bukan unit rumah susunnya. Dalam proses penegakan hukum, KPK tidak menyita unit hunian, melainkan aset dan uang hasil tindak pidana dari pihak swasta. “Statusnya sudah jelas tidak bermasalah dan dapat dimanfaatkan untuk rusun subsidi. Penegasan ini adalah bentuk akuntabilitas KPK agar penegakan hukum tidak menghambat pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Tanak.
KPK menilai bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat penting agar kebijakan strategis pemerintah tidak terhambat akibat kekhawatiran risiko hukum di kemudian hari. Namun, KPK mengingatkan agar Kementerian PKP tidak berhenti pada nota kesepahaman (MoU) semata. Kerja sama dengan pengembang perlu segera dituangkan dalam perjanjian kerja formal, detail, dan mengikat secara hukum.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Langkah tersebut dianggap krusial untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak secara transparan, termasuk menyelesaikan aspek administrasi dan sertifikasi yang masih tersisa. Pengaturan yang matang sejak awal juga diharapkan dapat menutup ruang bagi potensi sengketa hukum maupun penyalahgunaan wewenang. “Di sinilah peran penting Kementerian PKP sebagai fasilitator, agar potensi perselisihan tidak berkembang melalui pendampingan administrasi dan perencanaan yang tepat,” tegas Tanak.
Menanggapi penegasan KPK, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi. Menurutnya, kepastian hukum tersebut memberikan rasa aman bagi kementeriannya untuk mengeksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan rusun subsidi akan dirancang dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan. PT Lippo Cikarang selaku pengembang akan membangun dengan dukungan fasilitas pemerintah, lain melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain kualitas bangunan, Maruarar Sirait menekankan pentingnya ketepatan sasaran program rumah subsidi. Pemerintah mencatat masih terdapat hunian bersubsidi yang tidak berpenghuni akibat lemahnya komitmen sebagian pengembang. Untuk itu, pemerintah menyiapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) agar program perumahan dijalankan secara bertanggung jawab.
Melalui skema pembiayaan yang inklusif, pendekatan pembangunan berkeadilan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah terus mendorong perluasan akses hunian layak bagi masyarakat. Optimalisasi lahan Meikarta diharapkan menjadi preseden positif bahwa penegakan hukum dan pembangunan nasional dapat berjalan beriringan.
KPK pun berharap sinergi dengan Kementerian PKP ini menjadi model kolaborasi antarlembaga, sehingga program strategis tidak hanya patuh hukum, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan publik.
