Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah pusat berupaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Barat melalui konsolidasi lintas pemerintahan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Sumatra Barat di Auditorium Istana Gubernur Sumatra Barat, Padang, pada Selasa (13/1/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan faktual dari daerah sebagai dasar penajaman kebijakan pemulihan.
Dalam arahannya, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk penanganan bencana, melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah. Rapat ini menjadi forum strategis untuk memperbarui situasi pascabencana, terutama setelah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Tito Karnavian menyatakan dirinya dipercaya sebagai Ketua Satgas untuk tiga provinsi terdampak utama, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Setelah menerima mandat, ia langsung melakukan konsolidasi lintas kementerian/lembaga dan berkoordinasi intensif dengan daerah terdampak untuk memetakan kondisi riil di lapangan. “Intinya, kita membahas pembaruan situasi, terutama setelah pembentukan Satgas. Kita mulai dari masalah paling mendasar. Semakin akurat pemetaan masalah, semakin tepat strategi penanganannya,” ujar Tito.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Berdasarkan penilaian awal, tercatat 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumatra Barat terdampak bencana. Namun, melalui indikator pada dasbor kebencanaan dan koordinasi intensif, aktivitas pemerintahan daerah secara umum telah kembali berjalan, meski masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk kepadatan di beberapa rumah sakit.
Mendagri mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, indikator pemulihan relatif menggembirakan, terutama pada keberlangsungan pemerintahan kabupaten/kota. Meski demikian, ia menegaskan berbagai indikator tetap menjadi perhatian, mulai dari layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti BBM, listrik, air bersih, internet, dan LPG.
Dalam forum tersebut, Mendagri menekankan pentingnya masukan detail dari daerah untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar intervensi pusat tepat sasaran. “Kami butuh detail titik-titik kebutuhan dalam R3P. Ini akan kami sampaikan ke kementerian teknis—PU, Kesehatan, dan lainnya—agar seluruh unsur bisa bergerak serempak,” tegasnya.
Tito juga mengidentifikasi sejumlah daerah di Sumatra Barat yang masih memerlukan perhatian lebih, lain Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Seluruh masukan kepala daerah akan dibahas lanjutan dalam rapat Satgas tingkat nasional.
Bupati Agam, Benni Warlis, menyampaikan catatan kebutuhan Kabupaten Agam berdasarkan indikator dasbor kebencanaan. Di antaranya kondisi ruas jalan di beberapa nagari pada 10 kecamatan, dua pasar yang masih terdampak, sektor penginapan dan hotel, lima PAUD, 21 TK, serta layanan kesehatan.
Mendagri menambahkan bahwa RSUD Lubuk Basung saat ini masih dalam kondisi darurat dan mengalami kepadatan, sehingga membutuhkan dukungan lanjutan dalam proses pemulihan layanan kesehatan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Forkopimda Provinsi Sumatra Barat, para bupati dan wali kota se-Sumatra Barat, serta pejabat terkait lainnya. Melalui konsolidasi ini, pemerintah menegaskan komitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terukur, berbasis data lapangan, dan berorientasi pada pemulihan layanan dasar serta aktivitas ekonomi masyarakat di Sumatra Barat.
