Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan arah kebijakan pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan, adaptif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam acara bertajuk “Refleksi 2025 dan Arah Kebijakan 2026” yang berlangsung di Graha Utama Gedung A Kementerian Kebudayaan, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026). Forum ini berfungsi sebagai sarana akuntabilitas publik dan memberikan penjelasan komprehensif mengenai capaian serta agenda strategis kementerian setelah lebih dari satu tahun berdiri sebagai entitas tersendiri. Fokus kebijakan diarahkan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara terpadu.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan bahwa kebudayaan harus diposisikan sebagai kekuatan hidup masyarakat, bukan sekadar aset statis. Kebudayaan diharapkan mampu memperkuat identitas, mempersatukan bangsa, dan menjadi sumber kesejahteraan. “Negara hadir sebagai fasilitator dan enabler. Komunitas budaya kita tempatkan sebagai aktor utama, sementara pemerintah membangun ekosistem, memperluas akses, meningkatkan kapasitas, dan menjembatani ketimpangan,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi, namun tetap berpijak pada nilai agar kebudayaan tidak kehilangan makna dan arah.
Salah satu transformasi kebijakan yang menonjol pada 2025 adalah penguatan peran museum. Menurut Menteri Kebudayaan, museum kini diposisikan sebagai ruang edukasi publik, dialog sejarah, dan diplomasi budaya. Dampaknya terlihat dari lonjakan kunjungan ke Museum Nasional Indonesia yang meningkat hingga 400 persen sepanjang 2025. Saat ini, sebanyak 516 museum di seluruh Indonesia telah diregistrasi dan distandardisasi, dengan sebagian mendapatkan dukungan revitalisasi melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, swasta, dan filantropi.
Di bidang pelestarian, Kementerian Kebudayaan mencatat kemajuan signifikan. Sepanjang 2025, ditetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional—meningkat hampir delapan kali lipat dibanding tahun sebelumnya—sehingga total mencapai 313. Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia juga melonjak dari 2.213 menjadi 2.727, dengan potensi pencatatan puluhan ribu ekspresi budaya dari 1.340 kelompok etnis. “Pelestarian warisan budaya adalah investasi peradaban berbasis riset, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Warisan yang terjaga memperkuat identitas bangsa sekaligus meningkatkan martabat Indonesia di mata dunia,” tegas Fadli Zon.
Sektor ekonomi budaya menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, penonton film Indonesia menembus lebih dari 80 juta orang, menandai dominasi film nasional di pasar domestik. Sejumlah film dan animasi Indonesia juga meraih pengakuan internasional. Pada 2026, Indonesia untuk pertama kalinya akan berpartisipasi resmi dalam Venice Biennale, memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung global.
Penguatan diplomasi kebudayaan turut menjadi prioritas. Sepanjang 2025, Indonesia memperluas kerja sama kebudayaan dengan berbagai negara sahabat serta menginisiasi forum multilateral seperti CANDI dan IPACS sebagai platform dialog dan sinergi lintas kawasan. Dalam mendukung pelaku budaya, Dana Indonesia pada 2025 telah menjangkau sekitar 2.800 komunitas dan individu. Pada 2026, alokasinya meningkat menjadi Rp6 triliun, disertai pembenahan tata kelola agar manfaatnya semakin tepat sasaran.
Menutup paparannya, Menteri Kebudayaan menegaskan komitmen memastikan akses kebudayaan yang inklusif, sejalan dengan prinsip no one left behind dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta menempatkan generasi muda sebagai aktor utama masa depan kebudayaan Indonesia. “Kita membutuhkan fondasi bangsa yang tidak hanya kuat secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga kokoh secara kultural,” pungkasnya.
