Headline.co.id, Bojonegoro ~ Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa pemasangan stiker pada rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Kebijakan ini menggunakan data dari Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) yang diusulkan pada Semester II Tahun 2025.
Nurul Azizah menjelaskan bahwa dengan adanya stiker pada penerima Damisda, masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja yang tercatat sebagai penerima bantuan. “Ini adalah bentuk transparansi pemerintah daerah,” tegasnya saat memimpin apel di halaman Gedung Putih Pemkab Bojonegoro, Rabu (7/1/2026).
Ia menyebutkan bahwa jumlah KPM yang terdaftar dalam Damisda dan telah dipasangi stiker mencapai 50.987 keluarga, atau hampir 30 persen dari total kepala keluarga di Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, jika ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, hal tersebut merupakan bagian penting dari proses validasi. “Jika setelah dipasang stiker ternyata ada yang tidak sesuai, itu justru baik. Artinya masyarakat ikut melakukan pengawasan. Pada tahun 2026 ini kita menggunakan data yang divalidasi dan diamati langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Wakil Bupati juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut. ASN diharapkan mampu menyampaikan informasi yang benar serta menjawab berbagai pertanyaan masyarakat secara terbuka. “Kalau ada yang menyampaikan keberatan atau protes, itu justru positif. Ini validasi langsung dari masyarakat agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Seluruh PNS bisa ikut membantu menjelaskan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Melalui kebijakan pemasangan stiker KPM ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap akurasi data kemiskinan semakin meningkat, partisipasi masyarakat dalam pengawasan bertambah, serta penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.
