Headline.co.id, Jakarta ~ Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) berlangsung dengan baik dan lancar. Meskipun demikian, tantangan berupa bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah Indonesia tetap dihadapi. Pernyataan ini disampaikan Aan dalam laporan penutupan Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Aan menjelaskan bahwa sejak 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, pelaksanaan Angkutan Nataru berjalan sesuai kebijakan dan rencana operasi yang telah disusun. Kemenhub bersama pemangku kepentingan melaksanakan kebijakan strategis, termasuk penyusunan rencana operasi nasional, survei kesiapan sarana dan prasarana transportasi, ramp check angkutan umum, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Selain itu, Kemenhub juga melakukan sosialisasi kebijakan transportasi, penyelenggaraan mudik gratis, pemberian diskon tarif angkutan kereta api, laut, dan penyeberangan, serta penegakan sanksi administratif bagi operator yang melanggar atau terlibat kecelakaan. Dalam aspek pengawasan, pemantauan dilakukan di 1.549 titik simpul dan jaringan transportasi seluruh moda, termasuk terminal, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, gerbang tol, dan jalan arteri.
“Pemantauan diperkuat dengan 7.159 titik CCTV dan 80 lokasi pemantauan menggunakan drone di simpul dan jaringan transportasi seluruh moda,” tambah Aan. Meski demikian, Aan mengakui adanya kendala teknis dan kejadian kecelakaan transportasi selama periode Nataru. Temuan ini akan dievaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pada Angkutan Lebaran 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Nataru 2025–2026 adalah periode yang tidak biasa karena pelayanan transportasi berlangsung di tengah penanganan bencana di wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menhub mengapresiasi sinergi lintas sektor yang menjaga layanan transportasi nasional tetap optimal di tengah situasi darurat.
“Kerja kolektif lintas sektor menjadi kunci sehingga posko Nataru tetap berjalan dengan baik dan layanan transportasi nasional dapat terjaga,” ujar Menhub. Pemerintah pusat juga memantau dampak bencana di berbagai daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta BMKG untuk terus memonitor dinamika iklim dan cuaca serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk langkah mitigasi di daerah rawan bencana.
Pemerintah juga meminta BNPB untuk melakukan monitoring dan penanganan cepat terhadap bencana, termasuk banjir di Kalimantan Selatan yang berdampak pada sejumlah desa. Penutupan Posko Pusat Angkutan Nataru 2025–2026 menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelancaran mobilitas nasional, memperkuat keselamatan transportasi, serta memastikan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang responsif dan terkoordinasi, sejalan dengan Asta Cita pembangunan nasional.
