Headline.co.id, Bupati Siak ~ Afni Zulkifli, memulai tahun 2026 dengan menekankan pentingnya efisiensi dan pengendalian belanja bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya. Ia mengingatkan agar belanja dilakukan dengan hati-hati, terutama di luar kewajiban seperti gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan penggunaan anggaran daerah yang terbatas, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Dalam pernyataannya pada Minggu (4/1/2026), Afni menyatakan bahwa meskipun tantangan finansial tahun ini cukup berat, dengan kerja keras dan kekompakan, semua tugas dapat diselesaikan. Ia menegaskan bahwa belanja OPD harus berdasarkan skala prioritas dan dikelola secara efisien. Kepala OPD diminta untuk menerima laporan berkala dari kepala bagian dan kepala bidang, serta melibatkan seluruh staf dalam semangat efisiensi.
Afni juga menekankan pentingnya menjaga kemampuan fiskal dan mengawasi setiap pengeluaran. “Kemampuan fiskal harus dijaga. Awasi tiap sen rupiah yang dibelanjakan, karena target kita mencicil utang yang tersisa,” ujarnya. Selain itu, ia mendorong kepala OPD untuk berinovasi dan mencari sumber pendapatan baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang pembiayaan pembangunan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Bupati Siak juga mengingatkan bahwa seluruh pejabat eselon II, III, dan IV harus mendapatkan izin dari pimpinan sebelum melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi. Perizinan harus disampaikan melalui surat elektronik resmi, bukan hanya pesan singkat. “Pejabat eselon II, III, dan IV yang ingin dinas luar harus terlebih dahulu izin ke saya. Dinas luar ke mana, untuk keperluan apa, dan kurangi membawa staf yang terlalu banyak saat ke luar provinsi. Aturan teknisnya akan kita siapkan,” tegasnya.
Afni juga meminta agar pelaksanaan lelang proyek melalui e-katalog dan kegiatan e-purchasing dilaporkan kepada pimpinan. Kepala OPD diwajibkan menyampaikan pemberitahuan sebelum melakukan proses tersebut. “Silakan secara teknis administratifnya nanti ditajamkan oleh Sekda dan Inspektorat. Karena kalau lengah di sini, tanggungan utang kita bisa bertambah lagi. Oleh karena itu, harus sangat hati-hati saat belanja,” tutupnya.
