Headline.co.id, Surabaya ~ Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengimbau para instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) untuk lebih inovatif dan cerdas dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Imbauan ini disampaikan oleh Kepala Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, saat melantik delapan pejabat fungsional instruktur pada Selasa (30/12/2025).
Dalam sambutannya, Sigit Priyanto mengucapkan selamat kepada para instruktur yang baru dilantik dan menekankan bahwa kenaikan jenjang jabatan harus diiringi dengan peningkatan tanggung jawab, terutama dalam mentransfer keahlian dan keterampilan kepada para pencari kerja. “Instruktur memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul. Kompetensi yang dimiliki harus benar-benar ditransfer kepada peserta pelatihan agar siap kerja dan mampu meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Delapan instruktur yang dilantik berasal dari berbagai UPT BLK di Jawa Timur, yaitu Indra Widya Bhakti dari UPT BLK Pasuruan, Tri Laksono dari UPT BLK Jember, Dodik Khoiruddin dan Rizki Nurhazizah Tri Atmaja dari UPT BLK Singosari, Nurul Hidayah dan Andi Kurnianto dari UPT BLK Bojonegoro, Herdian Cahyaningrum dari UPT BLK Situbondo, serta Adityo Dwi Prakoso dari UPT BLK Tuban. Salah satu instruktur mengikuti pelantikan secara daring karena sedang menunaikan ibadah umrah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sigit menegaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas melalui inovasi dan kreativitas. Penyesuaian jumlah paket pelatihan menjadi tantangan yang harus dijawab dengan terobosan baru. “Inovasi tidak selalu membutuhkan biaya besar. Penyederhanaan layanan, digitalisasi proses pembelajaran, serta integrasi lintas UPT perlu terus dikembangkan,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, akademisi, hingga pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tanpa membebani APBN maupun APBD. Lebih lanjut, Sigit menegaskan pentingnya kesesuaian kurikulum dan metode pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui pelatihan yang tepat sasaran dan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), lulusan BLK diharapkan mampu mengisi peluang kerja di dalam dan luar negeri serta berkontribusi menekan angka pengangguran di Jawa Timur.
“Para instruktur harus terus belajar, beradaptasi, dan memberi manfaat bagi masyarakat dengan kenaikan jenjang jabatan ini. Pelayanan publik harus cepat, mudah, dan transparan,” tambahnya. (MC Prov Jatim/hjr/eyv)
