Headline.co.id, Pontianak ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berupaya mempercepat optimalisasi Pelabuhan Internasional Kijing sebagai pusat logistik strategis. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan daya saing ekonomi daerah. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, membahas komitmen ini bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak dalam sebuah audiensi di ruang kerja Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu, 17 Desember 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menekankan pentingnya optimalisasi operasional Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah. Selain itu, dibahas pula upaya mendorong pembangunan infrastruktur jalan tol menuju pelabuhan untuk mengurai kemacetan dan mendukung kelancaran logistik. “Kami berkomitmen untuk mempercepat pemindahan operasional pelabuhan Kijing dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Norsan.
Gubernur Norsan juga menyatakan telah melakukan audiensi dengan balai jalan untuk memperhatikan pelebaran dan kesiapan jalur penghubung menuju Kijing. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kemacetan saat aktivitas pelabuhan meningkat. Sementara itu, Kepala Kantor KSOP Kelas I Pontianak, Capt. Dian Wahdiana, M.M., menjelaskan bahwa Pelabuhan Kijing saat ini sudah mulai beroperasi, terutama untuk melayani muatan curah kering seperti bauksit dan muatan cair seperti Crude Palm Oil (CPO).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Terminal Kijing sudah berjalan, terutama untuk muatan curah kering seperti bauksit dan muatan cair seperti CPO. Ke depan, pelabuhan ini juga direncanakan untuk melayani bongkar muat pupuk serta beras bersubsidi dari Bulog,” jelas Dian. Namun, untuk pengoperasian terminal peti kemas, masih diperlukan koordinasi lanjutan dengan sejumlah asosiasi pelayaran dan logistik seperti INSA, ISSA, serta ALFI/ILFA.
Dian menambahkan bahwa diperlukan solusi bersama, termasuk kemungkinan pemberian insentif, karena mobilisasi kargo dari Kijing ke Pontianak membutuhkan biaya tambahan. “Perlu ada solusi bersama, termasuk kemungkinan insentif, karena mobilisasi kargo dari Kijing ke Pontianak tentu membutuhkan biaya tambahan. Selain itu, kondisi lalu lintas jalan juga berpotensi semakin padat ke depan,” terang Dian.
Dalam audiensi tersebut, Dian juga membahas tantangan teknis seperti sedimentasi dan kedalaman alur pelayaran. KSOP telah berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan Survey Investigation Design (SID) dan studi kelayakan (FS) sebagai dasar perencanaan teknis dan pembiayaan pengerukan. “Koordinasi dengan Pelindo sudah kami lakukan sesuai kontrak konsesi. Jika kajian selesai, selanjutnya akan kami ajukan perizinannya ke Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Kepelabuhanan,” tutup Dian.
