Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah terus memperkuat komunikasi publik terkait program prioritas nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan mengendalikan distribusi kebutuhan pokok. Upaya ini diwujudkan melalui Media Briefing DIKSI (Diskusi Redaksi) dengan tema “Koperasi Desa Merah Putih: Update Terkini dan Arah Kebijakan 2026” yang diselenggarakan oleh Direktorat Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi) di Heritage Center, Rabu (17/12/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Farida Dewi Maharani, menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, akurat, dan berkelanjutan mengenai program prioritas pemerintah, termasuk KDMP yang akan terus dilanjutkan pada 2026. “Sebagai Government Public Relations, kami memastikan program pemerintah tersampaikan secara komprehensif, termasuk perkembangan terkini dan arah kebijakannya ke depan. Koperasi Desa Merah Putih masih berjalan dan akan terus diperkuat,” ujar Farida.
Menurut Farida, pembaruan informasi diperlukan agar media memiliki pemahaman yang sama mengenai capaian program, tantangan implementasi di lapangan, serta strategi lanjutan yang sedang disiapkan pemerintah. Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI, Ahmad Zabadi, yang menjadi narasumber dalam kesempatan itu, memaparkan capaian kelembagaan KDMP. Hingga saat ini, sebanyak 82.986 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah terbentuk, dengan lebih dari 78 ribu koperasi terhubung ke Sistem Informasi dan Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (SIM COPDES).
Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pendukung KDMP dapat dituntaskan pada 2026. Setiap koperasi dirancang memiliki sedikitnya enam unit usaha strategis, meliputi gerai sembako, apotek, klinik, unit simpan pinjam produktif, pergudangan, serta layanan logistik yang didukung sarana transportasi. “Saat ini lahan yang telah terkonsolidasi mencapai 41.147 titik, dan sekitar 21 ribu lokasi sudah dalam proses pembangunan. Target kami, lebih dari 80 ribu koperasi beroperasi penuh pada 2026,” jelas Ahmad.
Ia menekankan, KDMP mengemban dua fungsi utama. Pertama, sebagai instrumen distribusi kebutuhan pokok agar masyarakat desa, petani, dan nelayan dapat mengakses pangan, energi, dan obat-obatan dengan harga sesuai ketetapan pemerintah. Kedua, sebagai agregator ekonomi desa yang menghimpun pelaku usaha mikro, pertanian, dan perikanan agar memiliki akses pembiayaan, pasar, serta fasilitas pascapanen secara terintegrasi. “Dengan desain ini, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga membangun ekosistem usaha desa yang modern dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah memproyeksikan setiap KDMP mampu menyerap rata-rata 30 tenaga kerja. Dengan target 80 ribu unit koperasi, program ini diperkirakan membuka lebih dari 2,4 juta lapangan kerja berkualitas, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional dari desa. Sebagai penguat tata kelola, Kementerian Koperasi juga mengembangkan microsite SIM COPDES dan meluncurkan Command Center berbasis data real-time. Inisiatif ini menandai langkah strategis adopsi praktik terbaik global dalam pemantauan kinerja koperasi, peningkatan akurasi data, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
