Headline.co.id, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat ~ Papua Barat Daya, berkomitmen memperkuat kepastian hukum terkait batas wilayah melalui kegiatan Workshop dan Verifikasi Teknis Penetapan serta Penegasan Batas Kampung, Kelurahan, dan Distrik. Acara ini berlangsung di Aula Bappeda pada Selasa, 9 Desember 2025. Plt Kepala DPMK, Syaiful Sangaji, yang mewakili Bupati Raja Ampat, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kampung.
Dalam sambutannya, Syaiful Sangaji menegaskan bahwa penetapan dan penegasan batas desa atau kampung merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Ini bukan sekadar urusan teknis administratif, tetapi fondasi penting bagi kepastian hukum wilayah, pencegahan konflik batas antarkampung, serta dasar bagi perencanaan pembangunan yang akurat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa karakter kepulauan Raja Ampat menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses penetapan batas, seperti banyaknya pulau, perairan luas, dan keterbatasan akses. Oleh karena itu, dukungan teknologi geospasial sangat diperlukan dalam verifikasi lapangan. Bupati berharap kepala distrik dan kepala kampung semakin memahami regulasi dan metodologi penetapan batas wilayah agar proses verifikasi berjalan lancar dan akurat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kehadiran dan keterlibatan langsung kepala kampung dalam verifikasi lapangan sangat krusial agar batas-batas yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kondisi historis, geografis, dan kesepakatan masyarakat setempat,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya musyawarah dan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan potensi perbedaan klaim batas antarkampung demi menjaga keharmonisan masyarakat.
Ketua panitia sebelumnya melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penetapan dan penegasan batas kampung, kelurahan, dan distrik di Kabupaten Raja Ampat. Seluruh proses disiapkan agar berjalan sesuai aturan dan menghasilkan produk hukum yang jelas. “Hasil verifikasi teknis ini akan dilengkapi dengan tahapan yuridis sehingga menghasilkan produk hukum penetapan batas kampung yang berkualitas dan memiliki kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur kampung dan distrik, meminimalkan potensi sengketa, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan di Raja Ampat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi BIG yang disampaikan oleh Yusnita Permana, mencakup metodologi verifikasi teknis, pemanfaatan teknologi geospasial, serta tahapan penetapan batas wilayah secara akurat dan berkelanjutan.
