Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara Hak Guna Usaha (HGU) di area relokasi korban banjir di Sumatra. Langkah ini diambil untuk memfasilitasi kebutuhan lahan guna pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keputusan ini diambil setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, melaporkan bahwa ketersediaan lahan dari pemerintah daerah menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan hunian sementara.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya solusi cepat dari pemerintah. “Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” ujar Presiden Prabowo. Kepala BNPB menjelaskan bahwa hunian sementara dirancang lebih layak dibandingkan tenda pengungsian, dengan tipe 36 berukuran delapan kali lima meter untuk satu keluarga.
Biaya pembangunan hunian sementara diperkirakan sekitar Rp30 juta per unit, yang dilengkapi dengan WC dan kamar mandi. Huntara ini direncanakan digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap. Namun, proses ini bisa lebih lama jika ketersediaan lahan terhambat. “Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” jelas Kepala BNPB.
BNPB menyatakan bahwa pembangunan huntara dapat dipercepat dengan bantuan Satgas TNI–Polri, seperti pengalaman sebelumnya di Lewotobi. “Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ungkap Kepala BNPB. Presiden Prabowo merespons dengan instruksi percepatan, mempertimbangkan efisiensi anggaran yang dibutuhkan.
Selain itu, BNPB juga menyiapkan opsi model barak jika lahan sangat terbatas. Namun, jika tanah cukup, satu keluarga dapat dialokasikan lahan 8×10 meter untuk memudahkan integrasi hunian sementara dan pembangunan hunian tetap di fase berikutnya. Presiden Prabowo menutup pembahasan dengan menegaskan agar semua kementerian dan lembaga mempercepat penyediaan lahan tanpa terkendala, serta membuka opsi pemanfaatan desain fabrikasi bertingkat jika diperlukan.
