Headline.co.id, Dumai ~ Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, tengah mempercepat proses konsolidasi data lahan dan bangunan untuk pembangunan tanggul Polder Segment II hingga X. Langkah ini merupakan bagian dari strategi penanganan banjir rob yang sering melanda wilayah tersebut. Konsolidasi data dan verifikasi kepemilikan tanah menjadi prioritas utama agar pembebasan lahan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wali Kota Dumai, Paisal, menekankan pentingnya pemenuhan dokumen kepemilikan tanah dari masyarakat sebelum pelaksanaan ganti rugi. Ia menginstruksikan perangkat kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memastikan seluruh data lahan terdampak sudah lengkap dan akurat. “Kita ingin permasalahan surat tanah ini clear agar proses ganti rugi dapat segera dilakukan. Saya minta para Camat terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan memastikan setiap dokumen kepemilikan dari masyarakat benar-benar lengkap,” ujarnya.
Paisal juga menyoroti pentingnya pendataan pemilik lahan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari masalah legalitas di masa depan. Ia menargetkan agar seluruh administrasi lahan dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan, sehingga proyek penanggulangan banjir dapat segera dimulai. “Paling tidak dalam enam bulan ke depan, seluruh persoalan terkait kepemilikan tanah harus sudah selesai. Insyaallah tahun 2026 pengerjaan tanggul dapat kita mulai. Pintu air yang sudah ada juga harus dimaksimalkan,” tambahnya.
Pembangunan tanggul polder ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Dumai untuk mengurangi dampak banjir rob yang kerap melanda wilayah pesisir. Pemerintah daerah berharap sistem polder yang terintegrasi dengan pintu air dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus melindungi masyarakat dari risiko genangan berulang.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota turut dihadiri oleh Sekda Kota Dumai, Kepala BPN, para kepala OPD, camat, dan lurah. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembagian tugas, verifikasi dokumen, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk memastikan proyek tanggul polder dapat memasuki tahap konstruksi sesuai target.
