Headline.co.id, Jakarta ~ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat) tengah merancang langkah strategis untuk mengatasi kemacetan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan layanan penyeberangan berjalan dengan optimal, aman, efisien, dan berfokus pada keselamatan transportasi laut dan darat.
Direktur Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Sigit Widodo, menyatakan bahwa lintas Ketapang–Gilimanuk merupakan salah satu jalur penyeberangan nasional utama dengan arus kendaraan dan penumpang yang tinggi, terutama saat libur nasional. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Konsolidasi Skema Penanganan Antrean Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Rabu (12/11/2025).
Sigit menjelaskan bahwa antrean panjang dan waktu tunggu yang lama disebabkan oleh ketidakseimbangan permintaan layanan dan kapasitas infrastruktur yang ada. Saat ini, Pelabuhan Ketapang memiliki empat dermaga Movable Bridge, satu dermaga Ponton, dan tiga dermaga Landing Craft Machine (LCM). Kondisi ini dinilai belum cukup untuk menampung volume kendaraan yang terus meningkat, terutama kendaraan logistik antar pulau.
“Masih terjadi antrean yang berdampak signifikan terhadap distribusi logistik nasional. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman pengaturan pergerakan kendaraan bermotor di kawasan pelabuhan,” tegas Sigit dalam siaran pers yang diterima .
Pedoman tersebut akan mengatur sistem antrean kendaraan yang hendak masuk ke kapal, pengelolaan sirkulasi kendaraan di area pelabuhan, serta koordinasi antarinstansi dalam pengaturan lalu lintas di dalam dan sekitar kawasan pelabuhan. Sigit menambahkan bahwa berbagai faktor turut memicu antrean, mulai dari kapal yang tidak beroperasi karena pembatasan atau docking, cuaca buruk, hingga lonjakan volume kendaraan saat peak season seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Kondisi insidental seperti aksi demonstrasi, pembelian tiket mendadak, kendaraan terbakar, atau akses jalan terhambat juga sering memperparah situasi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ditjen Hubdat menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. “Strategi penanganan yang akan diterapkan mencakup optimalisasi buffer zone, penggunaan kapal bantuan, pemasangan Variable Message Signs (VMS) di titik-titik strategis, pelaksanaan delaying system, pembatasan kendaraan barang dan kuota tiket, peningkatan kapasitas angkut harian, hingga penyiapan contingency plan,” jelas Sigit.
Apabila terjadi kondisi darurat, Kemenhub juga membuka opsi rekayasa lalu lintas di dalam dan luar pelabuhan melalui koordinasi lintas sektor bersama pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan operator pelayaran. Pelaksanaan pengaturan teknis di lapangan akan ditangani oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur, bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Ditjen Bina Marga, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Dalam konsolidasi tersebut, hadir pula Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur Bambang Hermanto, Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry Reo Lasse, Kasat Lantas Polresta Banyuwangi Elang Pasetyo, serta perwakilan dari BPTD Bali, KSOP Tanjung Wangi, Gapasdap, Infa & Port, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, DPP Aptrindo, dan Asosiasi Sopir Logistik Indonesia. Upaya kolaboratif lintas instansi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pelabuhan dan memastikan arus logistik serta mobilitas masyarakat berjalan lancar menuju musim libur akhir tahun.
