Headline.co.id, Medan ~ Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan sebagai dasar utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai, Suwanto Nasution, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, pada Rabu, 12 November 2025.
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dengan fokus pada pemanfaatan data kependudukan untuk optimalisasi program prioritas pemerintah dan pembangunan nasional di Provinsi Sumatera Utara. Suwanto Nasution menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarpemerintah dalam menggunakan data guna mendukung kebijakan pembangunan yang terarah dan berbasis bukti.
“Pemkab Sergai mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam mengintegrasikan data kependudukan, sosial, dan ekonomi lintas sektor,” ujar Suwanto. Ia menambahkan, “Kami terus berupaya memperkuat sistem data daerah agar kebijakan dan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran, terutama di bidang sosial, pendidikan, dan pelayanan publik.”
Suwanto menekankan bahwa integrasi data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel. “Data yang valid dan terintegrasi akan menjadi fondasi penting untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, serta mempercepat transformasi digital di daerah,” katanya.
Menindaklanjuti hasil Rakor, Suwanto menegaskan bahwa Pemkab Sergai akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar seluruh kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sebelumnya, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemnko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menekankan pentingnya penguatan tata kelola data di seluruh tingkatan pemerintahan sebagai fondasi bagi setiap kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan.
Rakor tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta Badan Informasi Geospasial (BIG). (Media Center Sergai/Julia)
