Headline.co.id (Banda Aceh) ~ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat upaya mitigasi bencana di Provinsi Aceh. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana se-Provinsi Aceh yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (28/10), dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Aceh. Rapat tersebut membahas strategi penanganan bencana, kesiapsiagaan daerah, dan langkah kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi risiko bencana.
Baca juga: Rem Mendadak di Jalan Licin, Mahasiswi Asal Imogiri Alami Kecelakaan Tunggal di Blawong Bantul
“Kita membahas proses penanggulangan bencana baik sebelum, selama, maupun setelah kejadian. Aceh merupakan daerah rawan bencana, sehingga diperlukan peningkatan kesiapsiagaan melalui kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Suharyanto.
Suharyanto menekankan bahwa pengalaman bencana tsunami besar yang melanda Aceh 20 tahun silam menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk terus memperkuat sistem mitigasi dan kesadaran masyarakat. Ia memastikan BNPB akan melakukan survei dan kajian untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Early Warning System (EWS) banjir dan tsunami di wilayah Aceh.
“BNPB akan melakukan survei dan kajian untuk mendukung pemenuhan kebutuhan EWS banjir dan tsunami di Aceh,” tegasnya.
Baca juga: BNPB Turun Tangan Tangani Banjir Ketitang Wetan, Fokus Perkuat Tanggul dan Pulihkan Hulu Sungai
Dalam arahannya, Suharyanto juga mengungkapkan harapannya agar Aceh ke depan dapat menjadi Pusat Studi Tsunami dunia. Gagasan ini, menurutnya, penting sebagai bagian dari penguatan kapasitas edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat global terhadap ancaman tsunami.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan BNPB adalah pembangunan Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Gedung ini menjadi pusat koordinasi utama untuk mendukung pembangunan EWS dan akan terhubung langsung dengan Pusdalops di daerah. “Kami memastikan fungsi Command Center bisa berjalan optimal agar informasi bencana dapat tersampaikan cepat dari daerah hingga pusat,” jelas Suharyanto usai meninjau lokasi Pusdalops.
Selain itu, BNPB juga siap mendukung pelaksanaan gladi kesiapsiagaan atau tsunami drill yang akan dilaksanakan pada peringatan tahunan tsunami Aceh setiap 26 Desember. Menurutnya, latihan rutin seperti ini berperan penting dalam menumbuhkan budaya tanggap bencana di kalangan masyarakat.
Sementara itu, berdasarkan data Pusdalops BNPB, dua wilayah di Provinsi Aceh yakni Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya telah menetapkan status tanggap darurat akibat bencana banjir yang melanda sejak Sabtu (18/10) dini hari. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi delapan kecamatan di Aceh Jaya.
Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Panga, Darul Hikmah, Setia Bakti, Teunom, Pasie Raya, Krueng Sabee, Jaya, dan Sampoiniet. Banjir mengakibatkan 1.776 rumah terdampak, satu sekolah dan dua jembatan rusak, serta lahan perkebunan seluas 20 hektare terendam air.
BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya langsung menyalurkan bantuan logistik dan peralatan, termasuk perahu karet, tenda keluarga, matras, selimut, dan paket sembako. “Tim kami juga melakukan pendampingan administrasi dan pemeriksaan logistik di lapangan bersama BPBK Aceh Jaya,” kata Suharyanto.
Per Kamis (23/10), kondisi banjir di wilayah Aceh Jaya telah surut dan aktivitas masyarakat kembali normal. Namun, sejumlah infrastruktur seperti jembatan penghubung dua desa masih dalam tahap perbaikan. Cuaca di wilayah tersebut kini terpantau berawan dan relatif kondusif.
Pada tahun 2025, BNPB juga memperluas dukungan logistik dan peralatan ke lima wilayah di Aceh. Bantuan tersebut mencakup Mobil Tangki Air untuk Pemerintah Provinsi Aceh, Mobil Rescue untuk Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Timur, serta Mobil Pick Up untuk Kota Sabang.
Rakor yang dipimpin Suharyanto turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Kepala Basarnas Aceh Ibnu Harris Al Husain, Deputi Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan, Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, serta para Bupati, Wali Kota, dan Kepala BPBD se-Aceh.
Melalui koordinasi ini, BNPB menegaskan kembali pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh di Aceh. “Kita ingin memastikan setiap langkah mitigasi berjalan efektif, terukur, dan berpihak pada keselamatan masyarakat,” tutup Suharyanto.
