Headline.co.id (Jakarta) — Dalam upaya mempercepat hilirisasi hasil riset agar berdampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Riset, Inovasi, dan Kemitraan Industri. Pembentukan Satgas ini diumumkan melalui keterangan resmi pada Sabtu (25/10/2025) di Jakarta, sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antara lembaga riset, perguruan tinggi, serta dunia usaha dan industri.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengatasi minimnya pemanfaatan hasil riset di sektor industri. “Berdasarkan data, hanya 10–15 persen hasil riset yang dimanfaatkan industri, sementara lebih dari 85 persen riset perguruan tinggi masih berhenti di publikasi. Aspek hilirisasi riset harus diperkuat agar hasil penelitian tidak berhenti di laporan saja, tetapi dapat diadopsi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ojat.
Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dengan fokus pada empat pilar utama, yakni Satu Data Aksi, Satu Jejaring Aksi, Satu Transformasi Regulasi, dan Satu Orkestrasi Aksi. Penjelasan ini disampaikan oleh Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri Kemenko PMK, Katiman, yang menegaskan bahwa Satgas akan berperan sebagai penghubung antara akademisi, peneliti, dan pelaku industri. “Satgas ini diharapkan menjadi penggerak utama koordinasi lintas sektor sekaligus jembatan komunikasi antara dunia riset dan dunia usaha,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Langkah Kemenko PMK tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Dirjen Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, menilai kehadiran Satgas akan memperkuat arah dan efektivitas kebijakan riset nasional. “Dengan adanya Satgas koordinasi, langkah-langkah penyelesaian masalah riset akan lebih fokus dan berdampak nyata bagi masyarakat dan industri,” tutur Fauzan.
Dukungan serupa juga datang dari sektor dunia usaha. Wakil Ketua Kadin Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk aktif berkolaborasi dalam penguatan hilirisasi riset. “Kadin akan mendukung komunikasi dan koordinasi dengan dunia industri agar hasil riset bisa langsung tersambung dengan kebutuhan sektor usaha,” kata Adi.
Katiman menambahkan bahwa hasil diskusi lintas sektor ini akan dirumuskan sebagai rekomendasi kebijakan nasional untuk membentuk tata kelola riset dan kemitraan yang lebih solid. “Tujuan akhirnya sederhana tapi penting: agar hasil riset benar-benar berdampak bagi industri dan masyarakat,” tegasnya.
Inisiatif ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai lembaga, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Perindustrian, Bappenas, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Melalui kerja sama dengan Kadin Indonesia Institute, seluruh pihak berkomitmen memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional agar lebih produktif dan berdaya saing.
