Headline.co.id (Banyuwangi) ~ Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ditetapkan pemerintah pusat sebagai lokasi uji coba utama digitalisasi perlindungan sosial nasional. Program ini diluncurkan untuk meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) dengan mengandalkan teknologi digital dan keterlibatan masyarakat. Melalui skema ini, warga bisa mendaftar langsung menggunakan ponsel pintar dengan verifikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan face recognition, sementara bagi warga yang tidak memiliki perangkat, pendamping sosial desa ikut membantu proses pendaftaran.
Proyek percontohan ini menandai pergeseran paradigma dalam penyaluran bansos, dari model top-down ke partisipasi langsung masyarakat. Portal perlindungan sosial nasional menjadi pusat layanan, memungkinkan pendaftaran mandiri tanpa harus menunggu musyawarah desa. Meski berbasis teknologi, sistem ini tetap menekankan aspek inklusif dengan menghadirkan agen-agen perlinsos di desa, mulai dari pendamping PKH, TKSK, hingga kader Dasa Wisma.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan peran kader Dasa Wisma menjadi kunci penting dalam pendataan. Mereka membina 10 rumah tangga dan memiliki data detail terkait pekerjaan, kondisi kesehatan, hingga keberhasilan panen warganya. “Ini penguat yang luar biasa karena mereka mengenal warga secara dekat,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Meski inovatif, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kegagalan verifikasi wajah, keterbatasan internet di wilayah terpencil, hingga rendahnya literasi digital bagi lansia. Namun, Banyuwangi dinilai memiliki modal kuat dengan rekam jejak transformasi digital, seperti Smart Kampung, e-planning, dan e-budgeting yang memperkuat transparansi tata kelola.
Kepala Diskominfo Banyuwangi, Budi Santoso, menyebut capaian ini menjadi bukti konsistensi daerahnya dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “SPBE kita terbaik di Indonesia. Banyuwangi tidak membikin malu dalam hal transformasi digital,” katanya.
Program ini mendapat dukungan Gugus Tugas Proyek Percontohan Keterpaduan Layanan Digital yang melibatkan Kementerian Sosial, Bappenas, hingga DPR RI. Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert dari Dewan Ekonomi Nasional, menegaskan uji coba di Banyuwangi akan menjadi tolok ukur nasional. “Formulasinya masih kita uji. Inilah yang ingin kita cari: model yang paling adil dan tepat sasaran,” jelasnya.
Dengan integrasi teknologi dan peran aktif masyarakat, Banyuwangi dipandang sebagai simbol digitalisasi yang tidak meninggalkan kelompok rentan. Program ini diharapkan dapat melahirkan sistem perlindungan sosial inklusif yang bisa diterapkan di seluruh Indonesia.
