Headline.co.id (Jakarta) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempercepat langkah pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia dengan kolaborasi lintas sektor yang kian masif. Targetnya jelas: UMKM harus naik kelas, lebih produktif, lebih kompetitif, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebutkan, pemerintah saat ini tak hanya memberi janji, tapi bukti. Dengan memperluas fasilitasi perizinan, sertifikasi halal, SNI, izin edar, hingga merek dagang, UMKM diharapkan lebih mudah menembus pasar, baik lokal maupun global.
“Impact positifnya ada dua. Pertama, ekonomi rakyat bergerak lebih cepat. Kedua, lapangan kerja terbuka lebih luas,” ujar Maman dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik, Minggu (20/7/2025).
Lonjakan Izin dan Sertifikasi, UMKM Lebih Percaya Diri
Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan, hingga triwulan II 2025, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) mencapai 1.445.205—naik 95,4 persen dibanding triwulan pertama yang hanya 739.843. Capaian ini setara dengan 83,72 persen dari target tahunan sebesar 2,5 juta NIB.
Di sisi lain, sertifikasi halal untuk produk UMKM juga mengalami percepatan. Hingga pertengahan 2025, tercatat 654.518 sertifikat halal baru telah diterbitkan, dengan mayoritas atau 97,2 persen melalui skema self declare. Sejak 2019, total sertifikat halal yang dikeluarkan mencapai 2.348.061, mencakup lebih dari 6,5 juta produk.
Tak kalah penting, pengusaha kecil juga mulai terbiasa dengan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan kualitas produk. Triwulan II ini, sebanyak 194.401 pelaku UMK berhasil mengantongi SNI Bina UMK, melonjak 105 persen dibanding triwulan sebelumnya. Kini, lebih dari 1 juta pengusaha UMK telah bersertifikat SNI dengan total produk mencapai 1,2 juta unit.
Perizinan Edar dan Merek Dagang Tumbuh Signifikan
Selain itu, perolehan nomor izin edar (NIE) untuk produk UMKM tercatat mencapai 24.837 pada semester pertama 2025. Akumulasi sejak 2016, terdapat 194.806 produk UMKM yang telah memiliki izin edar aktif.
Untuk produk pangan industri rumah tangga, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) juga menunjukkan pertumbuhan pesat. Semester pertama tahun ini, sebanyak 104.860 sertifikat PIRT diterbitkan. Totalnya, sejak 2021, mencapai 203.442 pengusaha dengan 525.947 produk bersertifikat.
Sementara itu, merek dagang UMKM terus bermunculan. Hingga pertengahan 2025, sudah ada 7.692 merek dagang baru yang terdaftar. Sejak 1980, jumlah akumulatif merek UMKM yang dilindungi negara mencapai 154.371.
Tak ketinggalan, perusahaan perseorangan berbasis UMKM juga tumbuh subur. Pada semester I tahun ini, 36.574 perusahaan perseorangan terbentuk, menambah akumulasi menjadi 267.422 sejak 2020.
KUR Mengalir Deras, Ekonomi Rakyat Berdenyut
Dari sisi pembiayaan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 menunjukkan progres signifikan. Hingga 2 Juli, penyaluran KUR telah mencapai Rp132,7 triliun, atau 44,2 persen dari target tahunan, dengan penerima manfaat sebanyak 2,29 juta orang. Dari jumlah itu, 1,05 juta merupakan debitur baru dan 1,08 juta adalah debitur yang naik kelas alias graduasi.
Yang lebih menggembirakan, KUR sektor produksi sudah menyerap Rp79,6 triliun atau 59,9 persen dari total penyaluran. Artinya, UMKM kini tak hanya berdagang, tapi juga mulai memperkuat lini produksi.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Menteri Maman menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam mempercepat pemberdayaan UMKM, mulai dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, BPOM, hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Menurutnya, langkah ini adalah bentuk konkret menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu pemerataan ekonomi berbasis UMKM.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal, khususnya bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegas Maman.
