Headline.co.id (Jakarta) – Upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan kembali melangkah maju. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pelaksanaan teknis Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Penandatanganan ini menandai komitmen konkret Pemerintah Daerah Banyuwangi dalam mendukung program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan dan mencetak generasi emas Indonesia 2045.
“Banyuwangi menjadi salah satu daerah pertama yang menyelenggarakan Sekolah Rakyat karena telah memenuhi semua syarat kelayakan, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan siswa, hingga tenaga pendidik,” ujar Mensos Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dalam keterangannya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Gus Ipul, ada dua kategori Sekolah Rakyat yang dikembangkan Kemensos, yakni Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen. Banyuwangi termasuk dalam kelompok pertama.
“Gedung eks Balai Diklat PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, telah direnovasi oleh Kementerian PUPR dan kini siap difungsikan sebagai sekolah dan asrama,” ungkap Bupati Ipuk Fiestiandani.
Sekolah Rakyat rintisan memanfaatkan aset yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk gedung milik Kemensos, kementerian/lembaga lain, maupun usulan pemerintah daerah atau universitas.
“Yang penting, semuanya harus lolos asesmen dari Kementerian PU,” tegas Gus Ipul.
Selain Banyuwangi, pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan akan dimulai serentak di 63 daerah pada 14 Juli mendatang. Sementara 37 daerah lainnya akan menyusul pada akhir bulan, menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.
Secara nasional, Sekolah Rakyat rintisan akan melibatkan 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.390 tenaga pendidik. Simulasi alat pembelajaran telah dilakukan dan distribusi akan segera dilakukan ke masing-masing lokasi.
Adapun untuk Sekolah Rakyat permanen, Kemensos bersama Kementerian PU tengah merancang pembangunan sekitar 100 unit sekolah permanen yang dijadwalkan dimulai pada September 2025.
“Sekolah Rakyat adalah gagasan visioner Presiden Prabowo. Ini adalah bentuk nyata dari perluasan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan terjangkau,” tegas Gus Ipul.
Dengan model pendidikan berasrama dan pendekatan holistik, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi titik balik dalam pemutusan rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
