Headline.co.id (Jakarta) — Sebuah langkah kolaboratif strategis diluncurkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui Program Koperasi Merah Putih, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) resmi menjalin kemitraan untuk mewujudkan target ambisius: mendirikan 80 ribu koperasi desa dan membuka 2 juta lapangan kerja baru di seluruh pelosok tanah air.
Penegasan kolaborasi ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (7/7).
“Ini bukan hanya tentang koperasi, tapi tentang masa depan ekonomi desa dan penciptaan kerja. Ini solusi besar untuk tantangan ketenagakerjaan kita,” tegas Menaker Yassierli dalam sambutannya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
BLK Jadi Garda Depan Pelatihan Koperasi
Kemnaker memastikan kesiapan Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia untuk menjadi ujung tombak pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi kompetensi bagi para calon pengelola koperasi dan masyarakat desa. Kurikulum aplikatif, instruktur unggulan, serta sistem sertifikasi disiapkan agar koperasi yang dibentuk tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, tetapi juga berkualitas dan profesional.
“Kami siapkan instruktur terbaik, kurikulum aplikatif, dan skema sertifikasi agar koperasi tidak hanya tumbuh banyak, tapi juga kuat dan dikelola profesional,” kata Yassierli.
Kerja sama ini akan menyasar tiga fokus utama:
- Pemanfaatan BLK dan BLK Komunitas sebagai pusat pelatihan koperasi,
- Pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas instruktur dan pelatihan kompetensi,
- Pemberdayaan ekonomi desa berbasis komunitas lokal agar koperasi benar-benar relevan dengan kebutuhan setempat.
Koperasi Digital, Solusi Ekonomi Inklusif
Sementara itu, Menteri Budi Arie menekankan pentingnya transformasi koperasi menjadi entitas modern dan digital. Ia menggarisbawahi bahwa koperasi bukan sekadar alat ekonomi tradisional, melainkan solusi jangka panjang terhadap ketimpangan ekonomi yang masih mencengkeram banyak wilayah pedesaan.
“Kita ingin membentuk koperasi pekerja, koperasi pengemudi, koperasi kurir, dan berbagai model lain yang berbasis aplikasi dan digital,” ujar Budi Arie, optimistis.
Dalam kerja sama ini juga dirancang pertukaran dan pemanfaatan data antar kementerian untuk mendukung perencanaan dan pengawasan koperasi, serta penguatan kelembagaan agar koperasi baru yang dibentuk—terutama di sektor informal seperti buruh harian, petani kecil, dan pelaku usaha mikro—mampu bertahan dan berkembang.
Budi Arie menegaskan bahwa koperasi yang lahir dari Program Koperasi Merah Putih tidak boleh berhenti di seremoni peluncuran. “Kita tidak ingin hanya banyak koperasi, tapi koperasi yang sehat dan mampu menciptakan efek domino ekonomi — dari desa, untuk Indonesia,” ujarnya.
Membangun Fondasi Ekonomi dari Akar Rumput
Sinergi Kemnaker dan Kemenkop UKM ini merupakan pijakan awal dari pembangunan ekonomi kerakyatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar angka-angka target, pembangunan 80 ribu koperasi desa ini membawa visi besar: menciptakan ekosistem ekonomi desa yang inklusif, produktif, dan mandiri.
Dengan pelatihan terintegrasi, kebijakan lintas sektor, dan digitalisasi koperasi, Indonesia tengah bersiap menata ulang peta pembangunan ekonomi dari bawah ke atas—dari desa, untuk kemajuan bangsa.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
