Headline.co.id (Bandung) — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak, khususnya melalui penguatan ekosistem industri gim nasional. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan hal ini saat membuka Forum Indonesian Woman In Game (IWIG) BeautyPlayConnect di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/7).
Acara yang dihadiri para pengembang gim perempuan dari berbagai daerah ini menjadi wadah diskusi sekaligus aksi nyata bagi perlindungan kelompok rentan dalam dunia digital yang kian berkembang pesat.
“Kita ingin industri gim di Indonesia terus tumbuh secara sehat, tetapi pada saat yang sama, kami juga menerima banyak sekali keluhan dari para orang tua tentang konten-konten yang tidak sesuai untuk anak-anak,” tegas Meutya Hafid.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebagai bentuk respons konkret, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Aturan ini mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk pengembang dan penerbit gim, untuk menerapkan klasifikasi usia secara ketat.
Bukan Sensor, Tapi Tanggung Jawab Bersama
Menkomdigi menepis anggapan bahwa regulasi ini adalah bentuk sensor. “Kami tidak melarang gim, tetapi kami menunda akses konten kepada pengguna yang belum cukup usia. Ini bukan soal sensor, tapi soal tanggung jawab bersama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat,” jelasnya.
Gim dengan unsur kekerasan atau tingkat adiktivitas tinggi, misalnya, hanya diperbolehkan untuk pengguna minimal usia 16 tahun dengan pendampingan orang tua, dan diakses secara mandiri mulai usia 18 tahun ke atas.
IGRS Jadi Pilar Pelindung
Meutya juga menyoroti pentingnya sistem rating konten melalui Indonesia Game Rating System (IGRS). Sistem ini bukan sekadar alat bantu bagi orang tua dan pemain, tapi juga pelindung hukum bagi industri itu sendiri.
“Dengan menerapkan klasifikasi usia secara jujur, pengembang dan penerbit bisa menghindari risiko pelanggaran hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tuntutan terhadap industri gim yang bertanggung jawab bukanlah isu lokal semata, tetapi bagian dari tren global. “Gerakan serupa berlangsung di banyak negara. Indonesia perlu bersiap dengan regulasi yang adil tapi tegas,” kata Meutya.
Perempuan Pengembang Jadi Harapan Baru
Dalam forum yang sarat inspirasi ini, Meutya juga mencoba langsung beberapa gim buatan pengembang perempuan. Ia mengaku terkesan dengan kreativitas dan inovasi yang ditampilkan.
“Saya senang melihat semakin banyak perempuan hadir sebagai pembuat teknologi, bukan sekadar pengguna,” ucapnya penuh apresiasi.
Turut mendampingi Menkomdigi dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah serta Staf Khusus Menteri Alfreno Kautsar Ramadhan, yang juga memberikan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak di ruang digital.
Forum IWIG menjadi bukti bahwa industri gim Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih inklusif dan bertanggung jawab—tak hanya soal teknologi, tetapi juga nilai.
