Headline.co.id (Palangka Raya) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mengakselerasi pemerataan akses internet di wilayah pedalaman. Melalui program prioritas HUMA BETANG, sebanyak 376 desa dan kelurahan yang masuk kategori blankspot ditargetkan tersambung internet secara penuh paling lambat pada pekan pertama Agustus 2025.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, saat memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Diskominfo se-Kalteng di Aula Kanderang Tingang, Selasa (1/7).
You might also like
“Program ini merupakan bagian dari prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjangkau masyarakat di pelosok yang selama ini masih terisolasi dari layanan digital. Kita ingin semua warga Kalteng, termasuk yang di pedalaman, bisa menikmati internet,” tegas Rangga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebaran Blankspot dan Progres Starlink
Berdasarkan surat Diskominfosantik Nomor 500.14/456/id.3/Diskominfo/V/2025, tercatat 376 desa/kelurahan di 11 kabupaten dan 1 kota yang belum terjangkau jaringan internet. Daerah dengan jumlah blankspot terbanyak antara lain Kabupaten Seruyan (55 desa), Gunung Mas (50 desa), dan Lamandau (45 desa).
Untuk menjawab tantangan ini, Pemprov Kalteng telah mengaktifkan 202 unit perangkat internet berbasis satelit Starlink. Sebanyak 18 perangkat lainnya dalam tahap aktivasi, sementara 149 sisanya masih dalam proses distribusi.
“Target kami, semua 376 perangkat Starlink bisa beroperasi penuh pada minggu pertama Agustus. Namun kami juga menghadapi kendala di lapangan, seperti akses jalan sulit, penolakan bantuan, hingga minimnya SDM di desa,” ujar Rangga.
Hibah dan Pendataan Lanjutan
Distribusi perangkat internet dilakukan melalui mekanisme hibah kepada Dinas Kominfo kabupaten/kota. Lokasi prioritas meliputi kantor desa, Posyandu, Posbindu, sekolah dasar, dan fasilitas publik lain yang tidak terjangkau jaringan.
Rangga menjelaskan, tahapan program mencakup pendataan lokasi blankspot (Mei 2025), distribusi dan instalasi tahap I (Mei–Agustus 2025), pendataan tambahan lokasi (Juni–Agustus 2025), distribusi tahap II (September–Desember 2025), dan monitoring evaluasi pada 2026.
“Pemerintah juga mengusulkan penambahan 500 perangkat Starlink melalui APBD Perubahan 2025. Alokasinya akan menyasar sekolah dan fasilitas umum di seluruh desa/kelurahan,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Diskominfosantik Provinsi telah menerbitkan surat kepada Diskominfo kabupaten/kota se-Kalteng (Nomor 500.14/501/Bid.3/Diskominfo/I/2025) untuk meminta data fasilitas pelayanan publik yang kesulitan akses internet.
“Ketersediaan data yang akurat sangat penting agar program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Rangga.
Dengan langkah strategis ini, Kalimantan Tengah bergerak menuju inklusi digital yang merata, membawa sinyal harapan bagi desa-desa yang selama ini berada di wilayah sunyi jaringan.
