Headline.co.id (Jakarta) ~ Indonesia kembali menunjukkan peran strategisnya di panggung komunikasi global. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), pemerintah menegaskan komitmennya terhadap penguatan media yang menjunjung pluralisme, kesetaraan gender, serta keselamatan jurnalis perempuan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, saat menghadiri Sidang Biro Intergovernmental Council of International Programme for the Development of Communication (IPDC) ke-69 di Paris, Prancis, Kamis (19/6).
“Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, adalah mantan jurnalis perempuan yang sangat peduli pada isu-isu gender, terutama menyangkut keselamatan dan perlindungan jurnalis perempuan,” ujar Fifi Aleyda Yahya.
Sebagai Wakil Ketua IPDC Regional IV Asia-Pasifik periode 2023–2027, Indonesia memiliki tanggung jawab penting dalam menilai dan mengawal proyek-proyek di sektor informasi dan media yang mengajukan pendanaan kepada IPDC—sebuah komite di bawah naungan UNESCO.
Baca juga: Dirjen Haji Minta Jamaah Tetap Tenang Usai Ancaman Bom Terhadap Pesawat Haji Saudia Airlines
“Indonesia telah menjalankan tugasnya sebagai anggota Biro IPDC UNESCO dengan mengevaluasi 89 proposal proyek yang sudah dilaporkan ke Sekretariat IPDC pada 18 Mei 2025, ditambah satu proposal susulan dari Mauritius,” jelas Fifi.
Salah satu fokus utama dalam evaluasi tersebut adalah memastikan bahwa setiap proyek yang didanai selaras dengan prinsip-prinsip kebebasan pers, perlindungan jurnalis, serta perhatian khusus terhadap jurnalis perempuan, termasuk yang berasal dari komunitas adat.
Baca juga: RSIY PDHI Gelar MCU Massal untuk 1.650 Abdi Dalem: Wujud Nyata Kepedulian pada Pelestari Budaya
“Indonesia perlu menyampaikan pandangan kritis atas proposal pembangunan media yang akan memperoleh pendanaan IPDC tahun 2025,” tegasnya.
Menurut Fifi, kiprah aktif Indonesia di IPDC tidak hanya menunjukkan kepemimpinan di sektor komunikasi dan informasi global, tetapi juga mencerminkan tekad untuk mengangkat suara negara-negara berkembang dan memperjuangkan prinsip kesetaraan dalam pembangunan media.
“Sidang kali ini menjadi momentum penting untuk mengawal transparansi dan dampak positif pendanaan proyek media UNESCO 2025,” pungkasnya.
