Headline.co.id (Jakarta)– Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menggelorakan komitmen besar untuk memperkuat layanan kesehatan gigi di Indonesia, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pemerataan dokter gigi ke pelosok negeri. Seruan ini ia sampaikan dalam pelantikan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) periode 2025–2030 di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).
Dalam pernyataan resminya pada Minggu (15/6), Menkes Budi mengungkapkan kekhawatirannya atas tingginya angka permasalahan gigi dan mulut di Indonesia. Data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjangkau hampir 9 juta penduduk menunjukkan bahwa persoalan gigi justru menjadi penyakit paling umum, bahkan melampaui hipertensi.
“Sekitar 50 persen masyarakat usia 0–60 tahun mengalami gigi berlubang, 37 persen kehilangan gigi, dan 12,4 persen punya masalah gusi. Ini alarm besar,” tegas Budi.
Sebagai langkah konkret, Kemenkes akan mendorong edukasi menyikat gigi yang benar sejak dini. Materi kesehatan gigi akan diintegrasikan ke dalam kurikulum wajib di PAUD, TK, dan SD. Selain itu, Budi menganjurkan masyarakat melakukan pemeriksaan gigi minimal dua kali setahun dan mendorong peran dokter gigi sebagai edukator yang ramah terhadap anak-anak.
Lebih lanjut, Kemenkes meminta PB PDGI untuk menyusun standar layanan gigi di Puskesmas, termasuk layanan dasar seperti penambalan, pencabutan, hingga penyediaan gigi palsu bagi lansia. Pemerintah juga membuka peluang tunjangan dan insentif bagi dokter gigi yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, menyusul langkah serupa untuk dokter spesialis lainnya.
“Kalau datanya menunjukkan masalah gigi tertinggi, maka intervensinya harus jadi prioritas. Tidak boleh terus diabaikan,” ujar Budi menegaskan pendekatan berbasis data.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PB PDGI drg. Usman Sumantri menyatakan siap mendukung langkah Kemenkes. Menurutnya, penguatan layanan primer adalah kunci utama mengatasi krisis kesehatan gigi nasional.
Indonesia saat ini memiliki 53.886 dokter gigi, namun hanya 699 yang merupakan dokter spesialis. Artinya, satu spesialis harus melayani sekitar 62 ribu penduduk. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebanyak 56,9 persen warga usia di atas tiga tahun memiliki masalah gigi dan mulut. Ironisnya, 88 persen di antaranya menderita karies, dan hanya 6,2 persen yang menyikat gigi dengan benar.
“Artinya, hanya satu dari 16 orang yang sikat gigi dengan cara yang tepat,” ungkap Usman.
PDGI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, mulai dari pengadaan peralatan dasar seperti rontgen gigi dan scaling, penempatan dokter di Puskesmas yang belum terisi—yang saat ini masih mencapai 26,8 persen—hingga penguatan program pencegahan di sekolah.
Dari sisi pembiayaan, PDGI mengapresiasi langkah Kemenkes memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk layanan gigi. Berdasarkan data BPJS 2022, layanan gigi telah mencatat lebih dari 11 juta kunjungan, dengan proyeksi biaya mencapai Rp1,2 triliun pada 2030.
“Padahal, yang terlayani baru sekitar 10 persen dari yang membutuhkan. Jika jangkauannya diperluas, dampaknya akan sangat signifikan,” ujar Usman.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, PDGI turut mendorong perluasan beasiswa afirmasi LPDP bagi calon dokter gigi dan spesialis, khususnya untuk penugasan ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
Dengan berbagai strategi ini, pemerintah dan PDGI berharap bisa membalikkan tren krisis gigi nasional menjadi kebangkitan baru kesehatan mulut masyarakat Indonesia.
