Program Prakerja Masih Diperlukan dalam APBN 2025
Headline.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar program Kartu Prakerja tetap masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/8).
“Presiden meminta agar program Prakerja tetap masuk dalam APBN 2025,” ujar Airlangga kepada awak media.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Airlangga, program Prakerja telah menorehkan capaian positif dalam pelaksanaannya. Program ini merupakan pengembangan kompetensi kerja yang menargetkan pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan.
Tahun 2023, anggaran yang dialokasikan untuk Kartu Prakerja mencapai Rp2,67 triliun. Pada 2024, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp4,8 triliun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja, produktivitas, daya saing, dan menumbuhkan kewirausahaan.
Dalam program ini, peserta mendapatkan insentif berupa biaya mencari kerja sebesar Rp600.000 dan insentif pengisian survei sebesar Rp50.000. Insentif tersebut diberikan dengan syarat peserta menyelesaikan pelatihan.
Selain membahas program Prakerja, Airlangga juga menyampaikan perkembangan perdagangan dengan China yang mengalami surplus sebesar US$8 miliar. Ia juga memaparkan kemajuan terbaru terkait finalisasi Undang-Undang Indonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA) dan ratifikasi perjanjian Indo – Pacific Economic Framework (IPEF).
“Tidak banyak negara yang bisa mengalami surplus dengan China. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kita dan daya saing kita baik,” terang Airlangga.
sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240809170123-4-561847/jokowi-titip-program-triliunan-ini-ke-prabowo-penting-buat-korban-phk.
