Beli Hak Siar Liga Inggris Helmy Yahya Dicopot

HeadLine.co.id, (Jakarta) – Helmy Yahya Direktur Utama.TVRI resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Pengawas (Dewas) kemarin (16/1)

Arief Hidayat Thamrin, Ketua Dewan Pengawas TVRI mengungkapkan keputusan tersebut diambil berlandaskan pada kewenangan Dewas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

You might also like

Kronologi Kecelakaan Maut di Jalan Wates–Purworejo Temon Kulon Progo, Pemotor Terseret Truk Usai Tabrak Mobil yang Putar Balik

11 July 2026

Polres Banggai Gelar Jumat Curhat dan Berkah, Dekatkan Diri dengan Warga

11 July 2026

“Pasal 7 antara lain menyatakan, Dewan Pengawas mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan LPP TVRI, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, serta independensi dan netralitas siaran,” ujar Arief melalui keterangan tertulisnya, Jumat (17/1).

Arief mengatakan Dewas juga memiliki wewenang untuk memberhentikan dan mengangkat Dewan Direksi.

“Dalam Pasal 24 juga dinyatakan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, yang bersangkutan atau dewan direksi diberi kesempatan untuk membela diri,” jelas Arief.

Arief menjelaskan, sebelumnya pada 4 Desember 2019, Dewas telah memberikan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRT) kepada Helmy Yahya. Kemudian yang bersangkutan menyampaikan surat pembelaan diri kepada Dewas pada 18 Desember 2019.

“Melalui Sidang Pleno Dewan Pengawas menyatakan tidak menerima jawaban Helmy Yahya,” tegas Arief.

Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, contohnya Helmy Yahya tidak bisa memberikan alasan di balik pembelian program dengan biaya besar. Program yang dimaksud adalah pembelian hak siaran Liga Inggris.

Faktor lain juga karena adanya perubahan anggota struktural yang menyalahi prosedur internal perusahaan.

“Juga terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan re-branding TVRI dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPP TVRI 2019 yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas,” lanjutnya.

“Serta juga melanggar beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB cfm UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, yakni asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, dan asas keterbukaan. Utamanya berkenaan dengan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani,” pungkas Arief.