Headline.co.id, Kulon Progo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo menyoroti urgensi penyertaan modal senilai Rp88 miliar dari Pemerintah Kabupaten setempat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun. Pertanyaan tersebut diajukan untuk memastikan bahwa alokasi modal tersebut sebanding dengan capaian kinerja dan inovasi yang dilakukan oleh PDAM.
Dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Kulonprogo, Juru Bicara Pansus Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Perumda Tirta Binangun, Agus Supriyanta, menyampaikan keinginan mereka untuk memperoleh penjelasan terperinci terkait capaian kinerja dan langkah-langkah inovatif yang ingin dicapai oleh PDAM dengan tambahan modal tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ia mengatakan berdasarkan pencermatan dan pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun, pansus mempertanyakan capaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Binangun,” ujar Agus.
Baca juga: Polres Bantul Siap Amankan Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024
Selain itu, Agus juga menyoroti langkah-langkah strategis yang diambil oleh PDAM Tirta Binangun untuk tetap bersaing dengan perusahaan air minum yang lebih besar. “Saat ini, perlu ada inovasi dan strategis khusus dalam penyediaan air bersih,” tambahnya.
Di sisi lain, Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, PDAM Tirta Binangun membutuhkan modal yang mencukupi, yang tidak lepas dari dinamika kebijakan internal perusahaan maupun eksternal, termasuk kebijakan pemerintah baik pada tingkat nasional maupun daerah.
Ni Made juga menegaskan bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari program masyarakat berpenghasilan rendah (Program MBR) yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap air bersih.
Baca juga: 10 Kampus Terbaik di Jogja Versi Unirank, Alma Ata Masuk 5 Besar
“Penyaluran modal dari program MBR dilakukan melalui reimbursement, namun hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengingat adanya rencana penghapusan dana reimbursement untuk program MBR pada anggaran 2024,” jelas Ni Made.
Dengan adanya pembahasan ini di DPRD Kulonprogo, diharapkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan modal oleh PDAM Tirta Binangun dapat terjaga, serta langkah-langkah strategis yang diambil oleh perusahaan tersebut dapat terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Terimakasih telah membaca Penyertaan Modal 88 Miliar ke PDAM Tirta Binangun Dipertanyakan oleh DPRD Kulonprogo semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa baca berita lainnya di Headline.co.id atau bisa juga baca berita kami di Google News Headline dan ikuti berita terbaru di Chanel WA Headline.
Baca juga: Polsek Singingi Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Desa Sungai Bawang
