Headline.co.id, Mataram ~ Headline.co.id, Mataram — Kementerian Agama (Kemenag) membagi penanganan pendidikan inklusi di madrasah ke tiga direktorat di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kebijakan tersebut dibahas dalam kegiatan Penguatan Madrasah Inklusi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2024. Perluasan tata kelola ini ditujukan untuk mempercepat pemerataan layanan bagi anak berkebutuhan khusus dengan membagi tanggung jawab yang sebelumnya bertumpu pada satu subdirektorat.
Tiga direktorat yang menangani layanan tersebut adalah Direktorat Kurikulum dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Kelembagaan dan Sarana Madrasah, serta Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah. Pembagian kewenangan mencakup kebutuhan kurikulum dan penerimaan murid, kesiapan infrastruktur, hingga peningkatan kompetensi pendidik.
Direktur Kurikulum dan Kesiswaan Madrasah Nyayu Khodijah menyambut positif perubahan itu. Guru Besar Psikologi Pendidikan tersebut menilai keterlibatan tiga direktorat dapat membuat pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus lebih fokus dan terarah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Perubahan regulasi ini saya kira sebenarnya berita gembira, artinya Kementerian Agama memberikan perhatian khusus kepada pendidikan vokasi dan juga inklusi—tidak hanya diurus oleh satu direktorat, tetapi oleh tiga direktorat. Harapannya, kita bisa lebih fokus dan lebih baik lagi dalam melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus,” ujar Nyayu, Rabu (18/11/2026).
Pendidikan inklusi ditangani lintas direktorat
Kasubdit Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Vokasi, Inklusi, dan Layanan Khusus Anis Masykhur menjelaskan, pemekaran penanganan dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik di lapangan. Dengan melibatkan unit yang menangani kurikulum, sarana, serta guru dan tenaga kependidikan, layanan inklusi diharapkan tidak berhenti pada tataran administratif.
Perubahan tersebut juga terkait dengan perjalanan regulasi pendidikan inklusif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan pendidikan inklusif. Namun, PMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendidikan Inklusi pada Madrasah baru terbit 21 tahun kemudian.
Di daerah, keterbatasan jumlah satuan pendidikan khusus, seperti Madrasah Luar Biasa (MLB) atau Sekolah Luar Biasa (SLB) di setiap kabupaten/kota, membuat madrasah reguler menjadi penopang akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nyayu menegaskan, keterbukaan madrasah terhadap semua anak tidak seharusnya bergantung pada kondisi peserta didik.
“Pada prinsipnya, harusnya semua madrasah itu inklusi. Tidak boleh ada madrasah yang menolak peserta didik untuk diterima hanya karena anak tersebut memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus.”
Akses pendidikan inklusi tanpa diskriminasi
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi NTB Nasrullah mengakui keterbatasan sarana dan prasarana masih dapat menimbulkan keraguan di tingkat satuan pendidikan untuk menerima murid berkebutuhan khusus. Kondisi itu menjadi perhatian, terutama karena mayoritas madrasah di NTB berstatus swasta dan masih berupaya membenahi fasilitas fisiknya.
Meski demikian, Nasrullah mengutip arahan Direktur KKM bahwa kemegahan bangunan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan. Ia menekankan pentingnya proses pembelajaran yang efektif, aktif, dan inovatif.
“Bukan madrasah yang megah dan mewah sarana prasarananya yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah pendidikan di madrasah, akan tetapi bagaimana tingkat proses belajar mengajarnya yang lebih efektif, aktif, dan inovatif sehingga menghasilkan lulusan madrasah yang berkualitas.”
Kegiatan Penguatan Madrasah Inklusi di NTB melibatkan jajaran Kanwil Kemenag NTB, para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penmad) se-NTB, Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), serta Forum Pendidikan Madrasah Inklusi (FPMI). Forum tersebut membahas langkah teknis yang perlu disiapkan hingga tingkat satuan pendidikan.
Pembahasan mencakup penyiapan fungsi layanan dan pembentukan struktur penyelenggara pendidikan inklusi. Peserta juga membicarakan penyesuaian petunjuk teknis penerimaan murid baru agar lebih ramah dan aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















