Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agama menyiapkan regulasi Menteri Agama untuk memperkuat tata kelola pendidikan keagamaan Islam jalur nonformal, termasuk pengkajian kitab kuning, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Pendidikan Al-Qur’an. Penyusunan kebijakan itu dibahas di Jakarta pada Jumat (20/11/2026), dengan perhatian pada standar mutu, pengakuan lembaga, dan keberlanjutan tradisi pendidikan yang tumbuh di masyarakat. Kemenag menyusun regulasi tersebut agar tata kelola pendidikan nonformal dapat diperkuat tanpa mengabaikan keragaman karakteristik lembaga.
Direktur Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Non Formal Mahrus mengatakan, penguatan kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) perlu menjadi bagian dari transformasi yang lebih luas. Menurut dia, pembenahan tidak cukup dilakukan pada materi pembelajaran, tetapi juga perlu menyentuh kelembagaan, standar penyelenggaraan, kualitas pendidik, dan pengakuan terhadap satuan pendidikan.
“Penguatan pendidikan Al-Qur’an tidak cukup hanya melalui penyempurnaan materi pembelajaran. Perlu ada penataan kelembagaan, penguatan standar penyelenggaraan, peningkatan kualitas pendidik, serta kejelasan pengakuan terhadap satuan pendidikan,” ujar Mahrus.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Regulasi pendidikan keagamaan nonformal perlu mengakomodasi keragaman
Mahrus menyampaikan bahwa pendidikan Al-Qur’an memiliki sejarah dan karakteristik kuat dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu memberi ruang bagi keberagaman metode pembelajaran, tradisi keilmuan, dan model penyelenggaraan lembaga.
“Kita perlu memastikan standar mutu pendidikan terpenuhi, tetapi pada saat yang sama tidak boleh menghilangkan kekhasan dan tradisi pendidikan yang sudah tumbuh di masyarakat. Penguatan regulasi harus memberikan manfaat bagi lembaga dan masyarakat,” katanya.
Dari aspek hukum, Badrud Tamam, penemu metode baca kitab kuning Al-Ijaz sekaligus praktisi pendidikan pesantren, menekankan pentingnya landasan regulasi yang kuat. Menurut dia, aturan perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi nyata lembaga agar dapat diterapkan secara efektif.
“Regulasi pendidikan keagamaan nonformal perlu memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan begitu, aturan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata lembaga pendidikan,” jelas Badrud.
Keragaman bentuk penyelenggaraan menjadi salah satu konteks pembahasan. MDT dan lembaga Pendidikan Al-Qur’an tidak hanya berada di lingkungan pesantren, tetapi juga didirikan secara mandiri oleh masyarakat atau terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal. Karena itu, rancangan kebijakan diharapkan tidak menentukan pengakuan lembaga hanya berdasarkan afiliasi kelembagaan.
Dalam pembahasan forum, salah satu perhatian yang mengemuka adalah perlunya memberi ruang bagi inisiatif masyarakat sekaligus memastikan pembinaan dan pengakuan sesuai karakteristik satuan pendidikan. “Setiap lembaga memiliki karakteristik dan sejarah penyelenggaraan masing-masing. Regulasi harus memberikan ruang bagi inisiatif masyarakat, sekaligus memastikan adanya kepastian pembinaan dan pengakuan sesuai karakteristik satuan pendidikan,” demikian masukan yang disampaikan.
Pengakuan pendidikan salafiyah dan capaian santri turut dibahas
Pembahasan regulasi juga melibatkan Asosiasi Pendidikan Salafiyah (ASPENSA), terutama terkait keberlanjutan tradisi pengkajian kitab kuning. Sejumlah hal yang dinilai perlu diperhatikan mencakup pengakuan capaian belajar santri, kedudukan satuan pendidikan, serta dokumen hasil belajar.
“Pengaturan yang disusun perlu menjaga kesinambungan tradisi keilmuan pesantren dan tidak menghilangkan identitas pendidikan salafiyah,” menjadi salah satu substansi masukan yang mengemuka dalam forum.
Selain kurikulum dan pengaturan kelembagaan, pembahasan mencakup pemutakhiran data Education Management Information System (EMIS), akses pembinaan dan dukungan pendanaan, serta rekognisi lulusan. Keberlanjutan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur’an (PAUDQu) juga menjadi perhatian.
Rangkaian isu tersebut menunjukkan bahwa penguatan pendidikan keagamaan nonformal tidak hanya terkait standar pembelajaran. Pembahasan juga menyangkut pengakuan satuan pendidikan, keberlanjutan lembaga, dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















