Headline.co.id, Yogyakarta ~ Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Jogja, Anita Palupi alias AP (42), dalam perkara kekerasan terhadap anak. Dalam putusan yang dibacakan Kamis (19/11/2026), hakim menilai terdakwa mengikuti perintah pihak lain dan membiarkan tindakan para pengasuh yang mengakibatkan trauma fisik serta psikis pada anak-anak. Selain hukuman penjara, Anita dijatuhi denda Rp510 juta, tetapi dibebaskan dari kewajiban membayar restitusi sebesar Rp425.550.436,60 sebagaimana tuntutan jaksa. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 10 tahun penjara.
Ketua Majelis Hakim Sunaryanta menyampaikan bahwa tindakan terdakwa yang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak menjadi salah satu pertimbangan yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan.
“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa yang mengikuti perintah terdakwa Diyah Kusumastuti dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak yang diasuh sehingga mengakibatkan trauma psikis dan fisik. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,” jelas majelis hakim dalam persidangan di PN Yogyakarta, Kamis (19/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga memperhatikan sejumlah keadaan yang meringankan hukuman terdakwa.
Anita dinilai telah mengakui perbuatannya dan belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
“Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum,” sambung majelis hakim.
Hakim Jatuhkan Denda Rp510 Juta
Selain pidana penjara selama lima tahun, majelis hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp510 juta kepada Anita Palupi.
Denda tersebut wajib dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 510 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Sunaryanta.
Apabila denda tidak dibayarkan, ketentuan dalam putusan memungkinkan penyitaan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Namun, apabila penyitaan tidak mencukupi atau tidak dapat dilaksanakan, pidana denda akan diganti dengan hukuman penjara selama 141 hari.
“Apabila penyitaan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan maka pidana denda diganti pidana penjara selama 141 hari,” kata majelis hakim.
Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Anita dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun serta denda Rp800 juta dengan ketentuan pengganti 170 hari.
Anita Palupi Tidak Terbukti dalam Dakwaan Kedua
Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan majelis hakim berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah dakwaan yang diajukan dalam persidangan.
Majelis hakim menyatakan Anita Palupi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
Dakwaan tersebut berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dikaitkan dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum,” terang majelis hakim.
Meski demikian, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan ketiga.
Dakwaan pertama berkaitan dengan Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, beserta ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, dakwaan ketiga mencakup ketentuan mengenai perlindungan anak, yakni Pasal 77B juncto Pasal 76B serta Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah mengalami perubahan.
Ketentuan tersebut juga dikaitkan dengan aturan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan.
Hakim Bebaskan Anita dari Restitusi Rp425,5 Juta
Selain menjatuhkan hukuman penjara dan denda, majelis hakim mengambil keputusan terkait tuntutan pembayaran restitusi sebesar Rp425.550.436,60.
Dalam putusannya, hakim menyatakan Anita Palupi tidak dibebani kewajiban pembayaran restitusi sebagaimana diminta jaksa penuntut umum.
Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan mengenai kondisi ekonomi terdakwa serta kedudukannya dalam pengelolaan Daycare Little Aresha Jogja.
“Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menurut majelis hakim keadaannya tidak layak untuk dibebani restitusi, sehingga terdakwa dibebaskan dari pembayaran biaya restitusi sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum,” bunyi pertimbangan putusan.
Majelis hakim menilai Anita hanya berstatus sebagai kepala sekolah yang bekerja sebagai karyawan dan menerima gaji bulanan sebesar Rp3 juta.
Dalam persidangan, hakim juga menyinggung pengelolaan keuangan lembaga tersebut yang berada di bawah kewenangan Ketua Yayasan Diyah Kusumastuti.
“Menimbang bahwa terdakwa adalah kepala sekolah yang digaji oleh yayasan, pengelolaan uang SPP dan lain-lain semua dikelola oleh ketua yayasan Diyah Kusumastuti melalui rekening pribadinya. Sehingga yang banyak menikmati uang tersebut adalah Diyah Kusumastuti,” kata majelis hakim.
Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim membedakan kedudukan Anita sebagai kepala sekolah dengan pihak yang mengelola penerimaan keuangan daycare.
Selain status pekerjaannya, kondisi keluarga terdakwa turut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kewajiban restitusi.
“Dengan kedudukan sebagai kepala sekolah terdakwa digaji sejumlah Rp 3 juta, dengan beban ekonomi menghidupi anak dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,” imbuh majelis hakim.
Dengan pertimbangan tersebut, Anita tetap dijatuhi pidana penjara lima tahun dan denda Rp510 juta, tetapi tidak diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp425,5 juta sebagaimana tuntutan penuntut umum.
Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa majelis hakim menyatakan Anita bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang terbukti dalam persidangan, termasuk pembiaran terhadap tindakan para pengasuh yang mengakibatkan trauma fisik dan psikis pada anak-anak yang berada dalam pengasuhan Daycare Little Aresha Jogja.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















