Headline.co.id ~ Satu tahun setelah banjir bandang dan bencana hidrometeorologi melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025, pemulihan pascabencana Sumatra masih berlangsung. Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi itu berlanjut hingga Desember 2028, dengan total alokasi anggaran Rp100,166 triliun. Sejumlah layanan dasar dan infrastruktur telah kembali berfungsi, tetapi pembangunan hunian tetap dan penyelesaian infrastruktur permanen masih berjalan.
Ancaman cuaca ekstrem yang kembali memicu banjir di sejumlah wilayah menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana Sumatra perlu berjalan beriringan dengan kesiapsiagaan. Pemerintah menyebut pembangunan hunian, pemulihan layanan publik, perbaikan infrastruktur, dan penguatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat masih menjadi bagian dari pekerjaan yang harus diselesaikan.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menekankan pentingnya penyampaian informasi terbuka mengenai capaian dan kendala pemulihan. Kemkomdigi menjalankan peran sebagai Koordinator Bidang Komunikasi Publik Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“ Satu tahun tentu bukan waktu yang singkat. Banyak kemajuan telah dicapai, tetapi masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Publik berhak mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang masih menjadi pekerjaan bersama,” kata Fifi.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatra: Dari Penanganan Cepat Menuju Pemulihan Berkelanjutan” di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Pemulihan pascabencana Sumatra: hunian sementara dan layanan dasar
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh telah mendekati penyelesaian. Hingga November 2026, sebanyak 18.916 unit dari rencana 19.949 unit telah dibangun.
“Semula sekitar 1,4 juta orang berada di pengungsian. Hari ini mereka telah memperoleh tempat tinggal, ada yang kembali ke kediaman dan ada yang memperoleh hunian sementara,” ujar Safrizal.
Pembangunan hunian tetap (huntap) masih dikebut. Dari total rencana 49.184 unit, sebanyak 1.758 unit telah selesai dan 1.221 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Skema pembangunan mencakup pembangunan komunal serta pembangunan di atas tanah milik warga dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak.
Di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Aceh telah kembali beroperasi, meski sebagian masih memerlukan perbaikan fasilitas. Sementara di sektor pendidikan, dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal. Sebanyak 71 sekolah masih menggunakan kelas darurat dan satu sekolah menumpang di lokasi berbeda.
Aktivitas pasar juga berangsur pulih. Sebanyak 115 dari 127 pasar rakyat terdampak di Aceh telah kembali beroperasi. Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menekankan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar program pemulihan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah Aceh, menurutnya, terus mengawal pemulihan sekaligus memperhatikan kebutuhan warga terdampak dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan.
Jalan dan jembatan kembali fungsional, pekerjaan permanen berlanjut
Hingga 18 November 2026, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah terdampak di Aceh telah kembali fungsional, atau 94,32 persen. Seluruh 46 ruas jalan nasional terdampak juga sudah dapat dilalui.
Untuk jembatan daerah, 386 dari 655 jembatan telah kembali fungsional. Sementara itu, seluruh 23 jembatan nasional terdampak telah berfungsi, meskipun sebagian masih menggunakan konstruksi sementara.
Safrizal menjelaskan, status fungsional menunjukkan infrastruktur sudah dapat digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Namun, status tersebut tidak berarti seluruh pekerjaan konstruksi permanen telah selesai.
Selain perbaikan infrastruktur, normalisasi sungai dan muara menjadi perhatian untuk mendukung kelancaran aliran air serta mengurangi risiko genangan dan banjir. Penanganan ini dinilai memerlukan koordinasi lintas sektor dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Dukungan sosial di Aceh juga terus disalurkan. Realisasi bantuan isi hunian mencapai 99,34 persen, bantuan jaminan hidup 99,09 persen, dan bantuan stimulan ekonomi 99,06 persen. Adapun Dana Tunggu Hunian telah disalurkan 100 persen kepada 18.422 rekening penerima.
Rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan selesai pada 2028
Pemerintah menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk periode 2026–2028 dengan total anggaran Rp100,166 triliun. Aceh memperoleh alokasi Rp58,973 triliun. Program ini melibatkan 23 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah, di bawah koordinasi Satgas PRR yang dipimpin Menteri Dalam Negeri.
Safrizal mengatakan masa transisi darurat di Aceh berakhir pada 28 Juli 2026. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara normatif dimulai pada 29 Juli 2026 dan ditargetkan berlangsung hingga Desember 2028.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi baru beberapa bulan dimulai dan akan diselesaikan sesuai dengan timeline itu sampai dengan Desember tahun 2028,” katanya.
Dengan demikian, satu tahun pascabencana bukan batas akhir pemulihan. Pekerjaan berikutnya mencakup pembangunan hunian, penyelesaian infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan penguatan kehidupan sosial ekonomi warga. Di tengah ancaman cuaca ekstrem, penguatan peringatan dini, edukasi mitigasi, normalisasi sungai dan muara, serta akses terhadap informasi akurat juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko bencana berikutnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Setahun Pascabencana Sumatra: Pemulihan Berjalan, Rekonstruksi Berlanjut hingga 2028](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-setahun-pascabencana-sumatra-pemulihan-berjalan-rekonstruksi-berlanjut-hingga-2028.jpeg)
















