Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 bagi seluruh gubernur di Indonesia melalui surat tertanggal 16 November 2026. Pedoman itu meminta kepala daerah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026 dan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan. Penghitungan upah minimum menggunakan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan agar keputusan mempertimbangkan keadaan ekonomi masing-masing daerah.
Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tersebut menjadi tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan itu memuat sejumlah ketentuan terkait pengupahan.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (18/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Formula upah minimum 2027 dan rentang nilai alfa
Bagi provinsi serta kabupaten/kota yang telah memiliki UMP atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026, penghitungan upah minimum 2027 memakai formula penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan itu merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasil penghitungan digunakan untuk menentukan penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Pemerintah menetapkan rentang nilai alfa dari 0,50 hingga 1.
Menurut Yassierli, nilai alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penetapannya perlu memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja atau buruh dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Dewan Pengupahan Provinsi menentukan nilai alfa untuk penghitungan UMP, sedangkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menentukannya untuk penghitungan UMK. Rekomendasi pengupahan perlu menyesuaikan karakteristik perekonomian dan kondisi pasar kerja di masing-masing wilayah.
Selain formula tersebut, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan data KHL tahun 2026. KHL provinsi menjadi dasar penghitungan UMP, sedangkan KHL kabupaten/kota digunakan untuk penghitungan UMK. Data KHL bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis.
Penggunaan data KHL dimaksudkan untuk memperhitungkan kebutuhan riil pekerja atau buruh beserta keluarganya agar dapat hidup layak. Pemerintah juga mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan agar kebijakan pengupahan memperhatikan daya beli pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.
Jadwal penetapan UMP, UMK, dan upah sektoral
Dalam pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila persyaratannya terpenuhi.
Batas akhir penetapan UMP adalah 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat ditetapkan pada 25 November 2026. UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP. Sementara itu, batas penetapan UMSK adalah lima hari setelah penetapan UMK.
Penetapan upah minimum sektoral dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik, keahlian, atau risiko kerja yang berbeda dari sektor lain, dan/atau tuntutan pekerjaan yang lebih berat maupun membutuhkan spesialisasi.
Yassierli meminta gubernur memperhatikan pedoman dan jadwal tersebut serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di daerah masing-masing. “Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Seluruh upah minimum 2027 yang ditetapkan gubernur—UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK—mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Adapun upah di usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dengan pekerja atau buruh, dengan besaran paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















