Headline.co.id ~ Kementerian Agama mengembangkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan. Upaya ini menyasar masyarakat kurang mampu, kelompok binaan majelis taklim, serta keluarga yang membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Penguatan tersebut dibahas dalam kegiatan peningkatan kapasitas UPZ pada KUA, Rabu (18/11/2026). KUA menjadi pusat koordinasi dan kemitraan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program serta sumber daya pemberdayaan.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bersama Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Pembahasan menempatkan peran KUA tidak sebatas pelayanan administrasi dan keagamaan, tetapi juga sebagai penghubung masyarakat dengan lembaga zakat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas sosial.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad mengatakan, KUA memiliki modal sosial karena berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat setiap hari. Jejaring itu, menurutnya, dapat memperkuat kolaborasi dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Jika layanan KUA kuat, maka sesungguhnya Kementerian Agama Berdaya sudah mulai diwujudkan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu KUA,” ujarnya.
Peran KUA meluas dari layanan keagamaan
Abu menjelaskan, Kementerian Agama memiliki dua mandat utama, yakni pendidikan dan pelayanan keagamaan. Sebagian besar layanan keagamaan bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui KUA. Dengan sekitar 48 jenis layanan yang dikembangkan, KUA dinilai memiliki posisi strategis untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Pengembangan fungsi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, mampu membangun kemitraan, memahami potensi ekonomi masyarakat, dan menghubungkan kelompok yang membutuhkan dengan program pemberdayaan. Penghulu dan Penyuluh Agama Islam turut berperan sebagai penghubung masyarakat dengan lembaga zakat, lembaga filantropi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas sosial.
Salah satu sasaran Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) berbasis KUA adalah pasangan pengantin baru, terutama pada lima tahun pertama pernikahan. Pada periode tersebut, pasangan menghadapi beragam tantangan, termasuk persoalan ekonomi, penyesuaian kehidupan rumah tangga, dan pengasuhan anak.
Untuk itu, KUA mengembangkan bimbingan keluarga pascanikah yang mencakup kemandirian ekonomi, literasi keuangan, dan pengembangan usaha keluarga. Program ini memungkinkan pasangan tetap memperoleh pembinaan setelah akad nikah.
PEU berbasis KUA juga menghubungkan pembinaan keluarga dengan akses ke program pemberdayaan. Dukungan permodalan, misalnya, dapat dijalankan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
UPZ Kecamatan diarahkan menjadi penggerak ekonomi
Pembentukan dan pengembangan UPZ di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah konkret untuk menjalankan pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA. UPZ tidak hanya berfungsi menghimpun zakat, tetapi juga menjadi penghubung program ekonomi masyarakat.
Dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan untuk kegiatan produktif sesuai ketentuan syariah dan regulasi pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, KUA membantu mengidentifikasi calon penerima manfaat, memetakan kebutuhan, dan menghubungkan mereka dengan Baznas maupun LAZ. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan agar program memberi manfaat optimal.
Abu berharap UPZ Kecamatan dapat menjalankan fungsi penghimpunan zakat sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat. “UPZ Kecamatan yang berada di lingkungan KUA diharapkan menjadi motor penghimpunan sekaligus penggerak ekonomi umat. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat yang tidak hanya terlayani, tetapi juga diberdayakan,” ungkapnya.
Kolaborasi menjadi bagian dari pengembangan PEU
Pengembangan PEU berbasis KUA juga membuka ruang bagi DKI Jakarta untuk menjalankan program pemberdayaan ekonomi secara lebih terstruktur. Potensi jejaring sosial, aktivitas ekonomi, lembaga zakat, dan komunitas masyarakat di Jakarta disebut menjadi modal untuk membangun kolaborasi.
Pelaksanaan program menggunakan pendekatan *service after sales*, yakni memperluas manfaat setelah pelayanan diberikan. Dengan pendekatan ini, kualitas layanan KUA menjadi pintu masuk untuk menghadirkan nilai tambah melalui program pemberdayaan.
KUA menjalin kerja sama dengan Baznas, LAZ, pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan majelis taklim. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk menyediakan dukungan sumber daya dan pendampingan bagi pelaksanaan program.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















