Headline.co.id ~ Pembangunan hunian tetap (huntap) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dipercepat untuk memberi kepastian tempat tinggal bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir dan timbunan lumpur. Hampir setahun setelah bencana, Jamaluddin, warga Desa Masnalo, Kecamatan Meureudu, masih tinggal di hunian sementara (huntara) bersama istri dan keluarganya, termasuk seorang bayi berusia satu tahun. Pemerintah daerah mencatat kebutuhan huntap terpusat bagi 739 kepala keluarga (KK) dan huntap mandiri bagi 2.330 KK. Pembangunan dilakukan melalui dua skema tersebut, sementara pendataan serta verifikasi kerusakan rumah menjadi dasar penyaluran bantuan dan pemulihan.
Rumah Jamaluddin tertimbun lumpur sekitar 1,5 meter hingga tidak layak dihuni. Saat ditemui tim pada Selasa (17/11/2026), ia mengatakan belum dapat kembali ke rumahnya.
“Rumah saya rusak sangat parah. Sampai sekarang masih tertimbun sekitar satu setengah meter, jadi saya tidak bisa pulang ke rumah lagi,” kata Jamaluddin.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Huntara menjadi tempat berlindung sementara bagi keluarganya. Namun, ia masih menunggu huntap agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan nyaman.
Jadwal pembangunan huntap di Pidie Jaya
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mencatat 739 KK membutuhkan huntap terpusat. Dari jumlah tersebut, 110 unit sedang dikerjakan, sedangkan pembangunan untuk 629 KK lainnya direncanakan mulai pada awal 2027 melalui kementerian yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
Adapun pembangunan huntap mandiri bagi 2.330 KK ditargetkan selesai pada akhir 2026. Kedua skema ini menjadi bagian dari upaya agar penyintas tidak terlalu lama bergantung pada tempat tinggal sementara.
Besarnya kebutuhan hunian itu sejalan dengan jumlah rumah terdampak bencana yang masih harus ditangani. Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya, Okta Handipa, menyebut kerusakan rumah warga masih menjadi salah satu tantangan utama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
Berdasarkan pendataan BPBD, sebanyak 3.069 rumah mengalami rusak berat, 3.200 rumah rusak sedang, dan 13.197 rumah rusak ringan. Total rumah yang tercatat rusak mencapai 19.466 unit. Dari jumlah itu, sekitar 282 unit telah mendapat bantuan stimulan perbaikan, sedangkan penanganan rumah lainnya masih berproses melalui pendataan, verifikasi, dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Data kerusakan menjadi dasar pemulihan
BPBD telah melakukan penilaian cepat atau rapid assessment, serta verifikasi dan validasi data warga terdampak. Data tersebut disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), serta kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar penyaluran bantuan dan pelaksanaan pemulihan.
“Data-data yang sudah kami verifikasi dan validasi telah diserahkan kepada kementerian terkait dan BNPB agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama perumahan masyarakat, dapat dilaksanakan,” ujar Okta.
Data yang akurat diperlukan agar bantuan perbaikan dan pembangunan rumah baru dapat menjangkau keluarga sesuai tingkat kerusakan serta kebutuhannya. Di tengah banyaknya rumah terdampak, ketepatan sasaran dan kejelasan jadwal pelaksanaan turut menentukan kecepatan pemulihan masyarakat.
Selain pembangunan huntap, pemerintah daerah menyediakan huntara dan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang belum dapat menempati rumah permanen, sesuai skema bantuan yang diterima. Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan pemerintah daerah terus mendorong pemenuhan kebutuhan tempat tinggal warga, baik melalui huntap terpusat maupun huntap mandiri.
“Untuk huntara, alhamdulillah sudah terakomodasi semua bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Sibral.
Penempatan huntara dilakukan bertahap mengikuti penyelesaian unit yang tersedia. Pemerintah memprioritaskan warga lanjut usia, keluarga dengan banyak anak kecil, serta keluarga yang rumahnya hanyut akibat banjir.
Meski huntara telah disediakan, tempat tinggal tersebut tetap bersifat sementara. Bagi keluarga seperti Jamaluddin, penyelesaian huntap penting agar mereka dapat menata kembali kehidupan dan memperoleh kepastian tempat tinggal dalam jangka panjang.
“Semoga pemerintah segera merealisasikan huntap supaya kehidupan kami bisa lebih baik,” harap Jamaluddin.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















