Headline.co.id, Madiun ~ Imigrasi Madiun mengawasi 974 warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah Madiun, Jawa Timur, termasuk santri asal Malaysia dan tenaga kerja asing (TKA) di sektor perindustrian. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran keimigrasian, terutama penyalahgunaan izin tinggal oleh TKA yang kegiatannya tidak sesuai dengan peruntukan izin. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun, Arief Adi Prayogo, menyampaikan hal tersebut melalui keterangan resmi pada Rabu (18/11/2026).
Dalam periode Januari hingga November 2026, Imigrasi Madiun mendeportasi empat WNA karena pelanggaran izin tinggal. Mereka terdiri atas tiga warga negara China dan satu warga negara Malaysia.
Imigrasi Madiun Awasi 974 WNA, Data Bersifat Dinamis
Berdasarkan data keimigrasian setempat, warga negara Malaysia menjadi kelompok terbanyak, yakni 228 orang. Berikutnya, terdapat 220 warga negara China dan 121 warga negara Kamboja. WNA lainnya berasal dari berbagai negara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Arief menyebut jumlah tersebut dapat berubah mengikuti mobilitas keluar-masuk warga asing. Karena itu, angka 974 WNA merupakan data yang dinamis, bukan jumlah tetap.
Pengawasan mencakup WNA yang tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun, termasuk santri asal Malaysia dan TKA yang bekerja di sektor perindustrian. Dalam pengawasan terhadap TKA, imigrasi menaruh perhatian pada kesesuaian izin tinggal dan aktivitas yang dilakukan di lapangan.
Empat WNA Dideportasi pada Januari-November 2026
Arief mengatakan, pelanggaran yang ditemukan mencakup izin tinggal yang telah melewati batas waktu atau overstay serta penyalahgunaan izin tinggal. “Pelanggaran yang ditemukan berupa izin tinggal melebihi batas waktu atau overstay dan penyalahgunaan izin tinggal,” ujar Arief.
Deportasi terhadap empat WNA tersebut tercatat sepanjang Januari hingga November 2026. Rinciannya, tiga warga negara China dan seorang warga negara Malaysia. Keterangan itu disampaikan di tengah pengawasan yang diarahkan untuk mencegah WNA, khususnya TKA, beraktivitas tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
Imigrasi Madiun mewajibkan perusahaan sponsor dan setiap WNA memastikan jenis izin tinggal yang dimiliki sesuai dengan kegiatan riil di lapangan. Kewajiban tersebut berlaku agar aktivitas warga asing tidak menyimpang dari peruntukan izin tinggalnya.
Pengawasan Tidak Ditujukan Menghambat Investasi
Meski menerapkan pengawasan ketat, Arief menegaskan langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat iklim investasi maupun penanaman modal asing di daerah. Imigrasi tetap meminta perusahaan sponsor dan WNA memenuhi ketentuan izin tinggal, sementara pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran.
Dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Madiun mengutamakan pendekatan persuasif. Edukasi diberikan kepada perusahaan sponsor, penanggung jawab, dan WNA yang bersangkutan sebelum tindakan tegas diambil.
Jika pelanggaran masih ditemukan, imigrasi menyatakan dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan terhadap 974 WNA disertai edukasi sekaligus kewajiban memastikan aktivitas di lapangan sejalan dengan izin tinggal masing-masing.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.















