Headline.co.id, Banyuwangi ~ Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Banyuwangi telah mencapai 99 persen dari target 12.450 bidang tanah pada 2026. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan 300 sertifikat tahap pertama kepada warga Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kamis (19/11/2026). Penyerahan berlangsung di Balai Desa Gladag dalam kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), bersama Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi, Adolf Severlianus Puahadi. Sertifikat tersebut diberikan melalui program PTSL untuk membantu memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.
PTSL Banyuwangi ditargetkan menuntaskan penerbitan sertifikat untuk 12.450 bidang tanah tahun ini. Hingga pertengahan November 2026, penyelesaiannya tersisa 1 persen dan pihak Kantor Pertanahan optimistis target dapat dicapai sebelum akhir tahun.
Dalam penyerahan sertifikat di Desa Gladag, Ipuk meminta warga menjaga dokumen yang diterima agar tidak rusak. “Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan penyerahan 300 sertifikat PTSL. Mari dijaga sertifikatnya, nggih. Dilaminating biar tidak cepat rusak,” kata Ipuk kepada warga.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
PTSL Banyuwangi dan kepastian hak atas tanah
Ipuk menyebut PTSL sebagai salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Ia berharap sertifikat tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mendukung kesejahteraan keluarga penerima.
“Saya berharap aset yang dimiliki ini nantinya bisa membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya,” ujarnya.
Ia mendorong masyarakat menggunakan tanah secara produktif, terutama untuk pertanian dan pengembangan usaha. Sebagian warga Desa Gladag bekerja sebagai petani dan pedagang.
Namun, Ipuk mengingatkan agar warga berhati-hati ketika menggunakan sertifikat sebagai jaminan pinjaman. Menurut dia, pemanfaatan sertifikat perlu disesuaikan dengan kemampuan membayar agar tidak menjadi beban.
“Saya minta gunakanlah dengan bijak. Jangan sampai ketika dijadikan agunan pinjaman, justru memberatkan karena tidak sesuai kemampuan membayar,” tuturnya.
Kegiatan Bunga Desa itu juga diisi penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Pertanahan Banyuwangi. Ipuk menyatakan pemerintah daerah akan terus mendorong percepatan sertifikasi tanah, termasuk bagi masyarakat yang tinggal atau mengelola lahan di kawasan dengan persoalan status kepemilikan.
“Kita terus dorong, ya. Karena banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan hutan, lalu di kawasan perkebunan, dan sebagainya yang juga ingin mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah,” tegasnya.
Target 12.450 bidang optimistis rampung
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi mengatakan target penerbitan sertifikat PTSL tahun 2026 sebanyak 12.450 bidang. Sampai pertengahan November, progres penyelesaian telah mencapai 99 persen.
“Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai,” kata Adolf.
Ia menegaskan penyerahan sertifikat merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya menuntaskan target sertifikasi di Banyuwangi sebelum tahun berakhir.
Salah satu warga penerima sertifikat, Sanhuri, 54, warga Dusun Lateng, Desa Gladag, mengaku lega setelah tanah dan rumah peninggalan orang tuanya memiliki sertifikat resmi. Aset warisan itu sebelumnya belum bersertifikat selama bertahun-tahun.
Sanhuri mengatakan pengurusan melalui PTSL memerlukan waktu sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu. “Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertifikat dan kepastian hukum,” ungkapnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.















