Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) dalam pelayanan kesehatan setelah manipulasi diagnosis tercatat sebagai jenis kecurangan dengan nilai tertinggi pada 2025, sekitar Rp154 miliar. Penguatan tersebut disampaikan Plt. Inspektur Jenderal Kemenkes, Rudi Supriatna Nata Saputra, dalam 2nd INAHAFF Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Upaya ini ditujukan untuk melindungi keselamatan pasien, menjaga keberlanjutan pembiayaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Kemenkes mendorong pencegahan berbasis risiko, pengawasan berlapis, serta integrasi data digital agar potensi kecurangan dapat dideteksi dan ditangani.
Rudi mengatakan fraud tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh layanan kesehatan berkualitas, mengganggu keselamatan pasien, dan menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, menurut dia, sistem antifraud perlu mencakup seluruh rantai pelayanan kesehatan, tidak terbatas pada klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jadi komitmen bersama, kita tidak ada ruang bagi kecurangan dalam pelayanan kesehatan, tidak ada kompromi terhadap integritas dan profesionalisme,” tegas Rudi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Risiko kecurangan, lanjutnya, dapat muncul dalam pelayanan klinis, pengadaan obat dan alat kesehatan, pengelolaan data kepesertaan, sumber daya manusia kesehatan, hingga tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan cakupan tersebut, pencegahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak di ekosistem kesehatan.
Manipulasi diagnosis jadi perhatian dalam sistem antifraud
Berdasarkan data laporan antikecurangan JKN BPJS Kesehatan yang dipaparkan Rudi, manipulasi diagnosis mencatat nilai tertinggi pada 2025, yakni sekitar Rp154 miliar. Pada periode 2024–2025, jenis kecurangan ini juga menjadi yang paling banyak mendapat perhatian.
Sementara itu, phantom billing atau klaim atas pelayanan yang sebenarnya tidak dilakukan menunjukkan penurunan. Pada 2023, jenis kecurangan tersebut mencapai 40 persen, sedangkan pada 2025 turun menjadi 3 persen. Rudi menilai penurunan itu menunjukkan pentingnya deteksi dan penanganan kasus, sekaligus penguatan pencegahan agar kecurangan tidak beralih ke bentuk lain.
Data 2025 juga mencatat sekitar 93 persen dari 973 pelaku kecurangan berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dari kelompok tersebut, 62,2 persen merupakan fasilitas kesehatan swasta. Temuan pada rumah sakit vertikal Kemenkes tercatat sebesar 1,5 persen.
Untuk memperkuat pengawasan, Kemenkes mendorong penerapan three lines model atau model tiga lini di fasilitas pelayanan kesehatan. Model ini mencakup penguatan manajemen, unit kepatuhan dan pengelolaan risiko, serta pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) maupun aparat penegak hukum.
Strategi antifraud juga diarahkan melalui tiga pendekatan: pencegahan (prevent), deteksi (detect), dan respons (respond). Kemenkes mendorong pemetaan risiko bersama untuk mengidentifikasi potensi kecurangan yang melibatkan peserta, fasilitas pelayanan kesehatan, pemangku kepentingan, hingga industri kesehatan. Pemetaan itu perlu dilengkapi sistem peringatan dini, indikator risiko, dan dasbor pemantauan.
Integrasi RME dan SATUSEHAT diperluas
Transformasi digital menjadi bagian dari upaya Kemenkes untuk memperkuat sistem antifraud. Salah satu langkahnya adalah mengintegrasikan rekam medis elektronik (RME) dengan platform SATUSEHAT agar aktivitas pelayanan kesehatan tercatat dan dapat dianalisis.
Integrasi data kepesertaan, klaim, pelayanan, obat, dan alat kesehatan diharapkan membantu menemukan pola tidak wajar untuk diverifikasi dan dinilai secara objektif. Menurut Rudi, RME dapat menyediakan data secara waktu nyata, mendukung verifikasi klaim lintas sistem, menyediakan jejak audit, serta membantu menganalisis pola anomali.
Uji coba integrasi RME dengan SATUSEHAT telah dilakukan di dua rumah sakit Kemenkes, yaitu RS Sardjito dan RS Wahidin Makassar. Ke depan, implementasi ditargetkan diterapkan secara menyeluruh di rumah sakit vertikal Kemenkes. Untuk rumah sakit daerah, targetnya mencapai 50 persen dari total lebih dari 500 rumah sakit.
Kolaborasi dan evaluasi regulasi
Rudi menegaskan pencegahan dan penanganan fraud bukan tanggung jawab satu institusi. Kolaborasi yang dibutuhkan meliputi Kemenkes, BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, industri alat kesehatan, APIP, serta aparat penegak hukum, termasuk KPK, kepolisian, dan kejaksaan.
Kemenkes juga menilai perlu ada penguatan regulasi, termasuk peninjauan kembali Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Evaluasi diperlukan agar penerapan aturan dapat menjangkau berbagai aspek dan pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta serta lingkungan TNI dan Polri.
Selain itu, Kemenkes mendorong penguatan kapasitas tim antikecurangan dan auditor, termasuk auditor APIP di daerah, serta memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti. Penguatan regulasi, tata kelola organisasi, pencegahan berbasis risiko, digitalisasi, dan budaya integritas menjadi bagian dari komitmen Kemenkes untuk membangun sistem kesehatan yang bersih, berkualitas, dan berkeadilan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















